JAKARTA, Jowonews.com – Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan penundaan beberapa kali rapat pleno penetapan panitia, penetapan waktu, dan tempat pelaksanaan musyawarah nasional akan membuat partai itu terancam gagal mengikuti pilkada 2017.
“Rapat pleno yang terus ditunda-tunda dapat mengancam pelaksanaan Munas menjadi batal. Ini menjadi keresahan pengurus daerah Partai Golkar di seluruh Indonesia,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu.
Menurut Bambang, para kader Partai Golkar di daerah merasa kemelut Partai Golkar sudah berakhir setelah adanya surat Keputusan Menkumham yang mengembalikan Partai Golkar pada kepengurusan hasil Munas Riau tahun 2009.
Pada rapat pleno harian DPP Partai Golkar yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie pada Februari lalu juga sudah disepakati Munas Partai Golkar akan diselenggarakan pada pertengahan April 2016.
Namun, Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Partai Golkar hasil Munas Jakarta sehingga terjadi stagnasi.
Bambang menambahkan rapat pleno DPP Partai Golkar yang seharusnya dilaksanakan pada Rabu (2/4) mendadak batal digelar.
“Penundaan itu menimbulkan banyak spekulasi, terutama dari DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Indonesia,” katanya.
Menurut Bambang, mereka khawatir Partai Golkar kembali tidak siap dan bahkan terancam tak dapat mengikuti pilkada serentak putaran kedua pada 2017 karena tahapan pencalonan akan dimulai pada Juni 2016.
Anggota Tim Pemenangan Calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin ini menambahkam, pihaknya sepakat menyerahkan keputusan ini sepenuhnya pada kebijakan Ketua Umum Partai Golkar hasi Munas Riau, Aburizal Bakrie, yang dinilai paham mana yang terbaik bagi masa depan Partai Golkar.
“Posisi kami ikut saja, apakah Munas akan digelar April, Juli, atau Oktober tahun ini. Bahkan jika diputuskan tahun 2019 pun, tidak ada masalah,” katanya.
Ketua Komisi III DPR RI percaya semua kader Partai Golkar mulai dari akar rumput hinggal sesepuh dan pinisepuh berkepentingan bahwa Partai Golkar tidak boleh hancur hanya karena ego dan ambisi kelompok tertentu.
Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini menyetujui adanya desakan agar pemerintah segera mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali dan penyelenggara Munas adalah kepengurusan hasil Munas Bali.
Namun, Bambang menegaskan harus dicarikan solusi jika Pemerintah tetap bersikukuh tidak akan menerbitkan SK kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali dan tetap berpegang pada SK Menkumham tentang Perpanjangan Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau tahun 2009.
Dalam SK Menkumham tersebut menyebutkan, DPP Partai Golkar hasil Munas Riau ditunjuk sebagai penyelenggara Munas Islah atau Munas Rekonsilasi untuk mengakhiri dualisme di tubuh Partai Golkar.
“Jika keadaan tanpa kejelasan ini terus berlarut-larut, maka nasib Partai Golkar akan sama seperti PPP,” katanya. (Jn16/ant)
