SEMARANG, Jowonews.com – Kalangan DPRD meminta agar Pemprov Jateng serius melaksanakan program kartu tani yang menjadi program unggulan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pasalnya, sampai sekarang program kartu tani tersebut tidak jelas dan baru diterapkan di Kabupaten Batang.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Achis Ma’ruf mengatakan, tahun ini sudah ada alokasi anggaran untuk pendataan petani di 20 daerah sebesar Rp 17 milyar. Artinya jika ini sudah rampung, tinggal menyelesaikan pendataan di 14 daerah lagi yang memiliki basis pertanian.
“Kalau anggaran saya kira pemprov tidak masalah, pasti ada. Tinggal komitmen dan kemauan saja untuk merealisaikannya,” katanya, Senin (7/2).
Desakan untuk merampungkan kartu tani ini cukup beralasan. Sebab, ketika kartu tani berlarut-larut, otomatis petani tidak bisa mendapatkan kemanfaatan dari program tersebut. Padahal, selama ini bantuan untuk petani berupa subsidi pupuk baru dirasakan oleh kelompok tani, bukan personal.
“Artinya kedatangan kartu tani ini bagus, karena nanti bakal mengcover petani masing-masing,”ujarnya.
Meski begitu, dewan menilai selama ini program tersebut terkesan kurang maksimal. Terlepas dari sejumlah kendala yang dihadapi pemprov, karena mengeluarkan program tapi belum memikirkan konsepnya secara matang. Salah satu kendala adalah masih belum adanya data valid terkait dengan jumlah petani di Jawa Tengah.
“Saya kira pemprov harus bekerja lebih keras. Kami mendesak minimal tahun ini sudah rampung, sehingga masyarakat sudah bisa merasakan manfaatnya. Jika tidak, ya berarti program Gubernur Ganjar gagal di jalan,” tambahnya.
Anggota Komisi B DPRD Jateng, Ihsan Mustofa menambahkan, banyak persoalan yang dihadapi petani. Sejauh ini pemprov terkesan mengabaikan semua itu. Sehingga berdampak pada kesejahteraan petani.
Contoh sederhana ketika musim panen, harga di pasaran murah dan tidak ada jaminan dari pemerintah. “Akhirnya petani merugi, dan mereka enggan untuk bercocok tanam. Ya karena tidak ada jaminan kesejahteraan,” katanya.
DPRD Jateng saat ini sedang menyelesaikan Perda Pelindungan dan Pemberdayaan petani. Perda ini untuk memberikan payung hukum atas jaminan kesejahteraan petani di Jawa Tengah. Termasuk dengan alih fungsi lahan pertanian untuk keperluan lainnya. “Saya kira petani butuh jaminan kesejahteraan, karena Jateng merupakan basis pertanian dan penyokong pangan nasional,” tambahnya.(jn01/Jn16)
