JAKARTA, Jowonews.com – Lebih dari setengah penduduk miskin dunia berada di wilayah Asia dan Pasifik. Ini menjadi tantangan terbesar, karena berakibat pada kerawanan pangan dan gizi, terutama pada masa perubahan iklim.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Marwan Jafar mengatakan, ketahanan pangan dan gizi di Asia dan Pasifik harus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja regional. Hal tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 1 dan 2, yakni mengurangi kemiskinan dan mengentaskan kelaparan.
“Mengacu kepada prioritas SDGs, saya juga ingin menekankan bahwa daerah pedesaan harus menjadi sasaran utama, dengan cara membina ekonomi lokal, kapabilitas masyarakat pedesaan, dan membangun klaster ekonomi saling terkait antar desa-kota,” ujar Menteri Marwan.
Dalam sambutannya pada Konferensi FAO (Food and Agriculture Organization) regional Asia dan Pasifik ke 33 di Malaysia, Menteri Marwan memaparkan, Indonesia sebagai Negara ke 4 dengan penduduk terbesar ke empat di dunia, juga menempatkan ketahanan pangan dan gizi sebagai isu prioritas. Sebab, isu tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang sangat krusial bagi pembangunan nasional.
“Semua didasarkan pada landasan hukum, dan dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,” ujarnya.
Menurutnya, untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan tersebut, diperlukan adannya upaya peningkatan produksi petani. Selain itu, juga perlu adanya alternative kebijakan yang terintegrasi dengan strategi pembangunan pedesaan.
“Ada lima urutan pembangunan pedesaan, antara lain; diversifikasi dari pelayanan yang baik; menciptakan dan memperkuat pasar; inisiasi industri olahan; penguatan peran organisasi desa dan membangun infrastruktur,” paparnya.
Terkait hal tersebut, Menteri Marwan juga menyoroti pentingnya membangun kerjasama global dalam bidang penelitian dan pengembangan produktifitas pertanian, mengurangi kerugian pascapanen, dan merumuskan pilihan kebijakan yang tepat untuk mengatasi ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan.
“Indonesia mengusulkan keterlibatan dan pemberdayaan para petani kelas menengah ke bawah, petani wanita dan petani muda, dalam produksi pertanian berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan, dengan jalan memperkuat kapasitas mereka untuk mengambil peran penting dalam rantai distribusi kebutuhan pangan,” ujarnya.
Menteri Marwan juga mengatakan, Kemitraan global tersebut harus solid, dengan didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, inklusifitas dan ekuitas.
“Indonesia meyakini bahwa penerapan agenda untuk mengentaskan kelaparan serta mencapai ketahanan pangan dan gizi membutuhkan komitmen serta kemitraan global,” ujarnya. (jn03)
