SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) diminta segera menuntaskan program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik. Pasalnya, sampai saat dipastikan ada 2,5 juta penduduk di Jateng belum memiliki KTP Elektronik.
“Dari seluruh penduduk di Jateng, ternyata ada 4 juta yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik, bahkan ada 2,5 juta yang belum memiliki KTP Elektronik. Saya berharap Pemprov Jateng segera menyelesaikan program KTP Elektronik tersebut,”ungkap Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono, Senin (7/3).
Pernyataan itu disampaikan Ferry dalam Prime Topic dengan tajuk “Ciptakan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Efektif dan Efisien”, di Hotel Aston Semarang. Tampil sebagai pembicara selain Ferry wawan cahyono juga Kabid Pencatatan Kependudukan dan Catatan Sipil Disnakertansduk Jateng Siti Rokhatin Disnakertansduk Jateng Siti Rokhatin dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus (UMK) Mamik Indrayanti.
Menurut Ferry, 2,5 juta penduduk belum memiliki KTP Elektronik tersebut adalah problem besar. Angka itu menunjukkan pemerintah belum berhasil dan masyarakat tidak bisa dilayani dengan baik. Apalagi program tersebut diprogramkan sudah cukup lama.
Lebih lanjut dipaparkan Ferry, dari 2,5 juta penduduk di Jateng yang belum memiliki KTP Elektronik tersebut, paling besar adalah di Kabupaten Pemalang yang mencapai 211.959 orang, Kabupaten Tegal 184.698, Kabupaten Brebes 159.610. Disusul Kabupaten Kebumen 153.916 orang dan Kabupaten Cilacap 146.900 orang.
“Saya menyadari kalau pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan program KTP Elektronik, termasuk di Jateng. Tapi fakta dilapangan berbagai upaya itu tetap perlu disempurnakan demi masyarakat,”ujarnya.
Diantaranya menyangkut sumber daya manusia yang menangani/melayani, sarana dan prasarana yang belum memadahi dan lain sebagainya. Padahal, menyangkut KTP Elektronik ini, fungsinya sangat krusial sekali. Segala sesuatu sekarang ini semuanya membutuhkan KTP. Bahkan untuk perencanaan pembangunan maupun pengalokasian anggaran pun membutuhkan data kependudukan yang valid.
“Persoalan mengurus KTP Elektronik, yasa kira tidak hanya dialami masyarakat umum. Saya pun pernah mengalami, untuk mengurus KTP Elektronik butuh waktu sampai kurang lebih 1 tahun. Ini harus segera dicarikan jalan keluar supaya pelayanan ke masyarakat soal KTP Elektronik bisa segera tuntas,”tukasnya.
Menanggapi apa yang disampaikan Ferry Wawan Cahyono, Kabid Pencatatan Kependudukan dan catatan Sipil Disnakertansduk Jateng Siti Rohatin menyampaikan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bahkan kabupaten/kota juga sampai mengeluarkan mobil keliling untuk melayani masyarakat.
Bahkan untuk mendapatkan dokumen kependudukan tersebut, masyarakat dipastikan tidak dipungut biaya sama sekali. “Tapi memang masyarakat harus mengurus sendiri di Dispendukcapil sendiri, tidak diwakilkan. Kalau mahal kadang-kadang karena tidak mau mengurus sendiri dan minta tolong orang. Kalau sudah minta tolong orang jangan bilang mahal,”ujarnya.
Disampaikannya, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program KTP Elektronik yang utama aalah persoalan jaringan internet yang lemot. Banyak kecamatan yang jaringan internetnya off/tidak bisa digunakan. Selain itu juga persoalan blangko yang disediakan oleh pusat. (adv/jn01)
