Semarang, Jowonews.com – Sebanyak 70.011 kartu nelayan sudah dicetak hingga Agustus 2015. Kartu yang berfungsi menyalurkan bantuan hibah pada nelayan tersebut sepenuhnya menggunakan dana dari APBN. Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono mengingatkan, pemanfaatan kartu nelayan tersebut harus digunakan untuk kesejahteraan nelayan.
“Kalau kartu tersebut dicetak hanya untuk hibah, saya rasa sangat sayang karena sekarang ini aturan tentang hibah masih ada masalah dari pusat. Saya hanya mengingatkan, bagaimana pemerintah memikirkan solusi yang tepat penggunaan kartu tersebut demi kesejahteraan para nelayan,” ungkap Riyono, kemarin.
Hal yang utama dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng yakni memastikan data pokok atau database nelayan harus dimiliki terlebih dahulu. Jangan sampai data yang dimiliki DKP hanya berdasarkan data statistik semata. Jika sudah memiliki data nelayan, maka kebijakan apa yang tepat untuk kartu nelayan bisa dikembangkan. Baginya, usulan kartu nelayan yang akan diintegrasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan tidak diperlukan.
“Ya kalau fungsinya hanya untuk link menuju BPJS Ketenagakerjaan dan hibah saja, menurut saya tidak usah. Sampai sekarang kartu itu ada tapi manfaatnya tidak kelihatan. Alangkah baiknya, bagaimana data nelayan yang harus dilengkapi dulu itu bisa membuat nelayan di Jateng bisa sejahtera,” tegas politikus PKS itu.
Kepala DKP Jateng Lalu M Syafariadi mengungkapkan, 60 persen kartu nelayan sudah dicetak dan didistribusikan kepada nelayan di Jateng. Jumlah tersebut yakni 70.011 dari total jumlah nelayan yang ada di Jateng. Lalu mengakui data tersebut bersumber dai Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng. Rencananya, pada 2018, seluruh kartu nelayan sudah didistribusikan secara penuh di Jateng.
“Dari 70.011, 62.939 sudah diberikan kepada nelayan laut, sisany untuk nelayan ikan dengan tangkapan umum. Artinya mereka yang menangkap ikan di waduk atau embung. Per tahun, kami dijatah oleh Pemerintah Pusat untuk mencetak 10.000 kartu. Namun akan kami targerkan percepatan, sehingga pada 2018 sudah selesai semua,” ungkap Lalu.
Lalu menegaskan, kartu nelayan merupakan program dari Pemerintah Pusat yang menggunakan APBN. Anggaran APBD sama sekali tidak terkait dengan hal tersebut. Bahkan, sementara fungsinya pun masih sekedar digunakan untuk menerima bantuan hibah Pemerintah Pusat. “Namun Pak Gubernur Ganjar Pranowo ikut memikirkan bagaimana kartu ini nanti bisa nyambung dengan BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.
Hal itu, lanjutnya, bisa saja dilakukan dengan dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu caranya yakni dengan menggunakan retribusi hasil pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Jateng. “Berbagai upaya memaksimalkan fungsi kartu nelayan sedang dipikirkan bersama antarpihak terkait, supaya kartu ini memiliki manfaat yang besar bagi nelayan. Tak dipungkiri, kesejahteraan nelayan memang masih harus menjadi perhatian semua pihak,” tutupnya. (JN01)
