SEMARANG, Jowonews.com – Ketua KPU Kota Semarang Henry Wahyono secara tegas menyatakan tidak akan ada pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 10 Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara. Keputusan tersebut diambil setelah melihat fakta terkait tidak adanya penggelembungan suara di TPS tersebut.
“Kita sudah bersama-sama membuka kotak suara, menghitung, dan memvalidasi. Hasilnya tidak ada surat suara palsu dan jumlahnya lengkap, sesuai dengan yang diterima TPS,” katanya, di Kantor KPU Kota Semarang, kemarin.
Keputusan tidak ada PSU tersebut juga sudah disampaikan KPU Kota Semarang di Balai Kelurahan Bulu Lor saat penghitungan suara tingkat Kecamatan Semarang Utara. Dimana saat itu tidak ditemukan kejanggalan apapun, Jumat (11/12) malam.
Oleh karena itu, masih menurut Hendry, meski Panwaslu tidak bisa menerima argumen, KPU tetap tidak akan menyelenggarakan PSU. Sebab KPU sudah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu dan hasilnya tidak ada penggelembungan suara.
“Hasilnya kami sampaikan di hadapan Panwas, tapi Panwas tetap merekomendasikan PSU (Pemungutan Suara Ulang),” ujarnya. Bahkan saat itu, menurut Henry, Panwaslu tidak membolehkan kotak suara TPS 10 Bandarharjo untuk dibuka.
Henry pun bertanya-tanya mengapa Panwaslu bersikeras demikian. Padahal logikanya, diperlukan pembuktikan sebelum menindaklanjuti laporan kecurangan.
Di sisi lain, komisioner KPU Jawa Tengah Divisi Sosialisasi, Hubungan Antar Lembaga dan Pemantauan Wahyu Setiawan mengatakan, seharusnya Panwaslu Kota Semarang tidak percaya begitu saja pada pengakuan pelapor.
“Panwas mengabaikan realitas objektif. Rangkaian cerita dari mengambil surat suara, lalu membuang ke laut, bagi saya itu fiksi politik,” katanya,Sabtu (12/12).
Panwaslu Kota Semarang hanya memeriksa pelapor yakni Ketua KPPS TPS 10 Bandarharjo Istiyanto. Sementara KPU Kota Semarang telah mengklarifikasi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Kecamatan, dan enam anggota KPPS lainnya.
Hasilnya tidak ada satupun cerita Istiyanto yang benar. “Cerita fiksi itu dibuat untuk pintu masuk membentuk opini publik tentang kecurangan pilkada. Tujuannya mendelegitimasi hasil pilkada serentak,” paparnya.
Sementara itu Ketua tim pemenangan Semarang Hebat yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Semarang, H.Supriyadi, S.Sos ketika ditanyai pendapatnya terlihat tidak ingin berkomentar atas fenomena PSU yang terkesan dipaksakan tersebut.
“Mas Hendi (Hendrar Prihadi) berpesan kepada kami untuk tidak terprovokasi dan terus bergerak bersama menjaga kondusifitas Kota Semarang, karena itu saya rasa tidak tepat jika saya ikut berkomentar terkait hal itu”, jelas pria yang juga merupakan Ketua PSSI Kota Semarang tersebut.
“Kami lebih memilih menyerahkan hal tersebut ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat yang berkepanjangan.” tutur Supriyadi. (JN01/JN03)
