Semarang, Jowonews.com – Postur dan kebijakan politik yang diusung oleh Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo terkait visi misi pembangunan Jawa Tengah berbasis pertanian masih sangat lemah.
Hal itu disampaikan juru bicara dalam rapat paripurna DPRD Jateng dengan agenda pandangan umum fraksi atas NotaKeuangan RAPBD Jateng TA 2015, di Gedung Berlian, Kamis (20/11)
“Anggaran urusan pertanian hanya 374,68 M atau hanya 2,2 %. Anggaran ini sungguh memprihatinkan dan akan sulit mewujudkan kesejahteran petani,”ungkapnya.
Menurutnya, nilai tukar petani yang merupakan indikator kesejahteraan petani akan mengalami penurunan walaupun secara statistik bisa tercapai. Rendahnya anggaran urusan pertanian membutuhkan revolusi mental anggaran agar berpihak kepada petani sebagaimana janji Gubernur untuk segera merealisasikan Kartu Petani dan Kartu BBM untuk Nelayan.
“Sampai saat ini janji ini masih belum jelas realisasi dan kapan akan bisa diwujudkan. Berapa kartu petani dan nelayan yang akan dibuat? Berapa anggaran yang dibutuhkan? Bagaimana mekanisme dan sistem yang akan digunakan agar petani dan nelayan mudah mengaksesnya?,”paparnya.
FPKS mengusulkan anggaran urusan pertanian minimal 5% sebagai bukti bahwa APBD Jawa Tengah berpihak kepada petani dan nelayan.(JN01)
Kebijakan Politik Jateng Belum Berpihak Pada Petani
