SEMARANG, Jowonews.com — Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi menerima rombongan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sespimti Polri Dikreg Ke-27 di ruang kerjanya, Selasa (31/7/2018).
Ada delapan orang peserta KKDN yang semuanya berpangkat komisari besar (kombes). Dalam penerimaan itu, Rukma turut didampingi Sekretaris DPRD Drs Ign Indra Surya MHum.
Sebagai pimpinan rombongan yang juga menjabat sebagai Widyaiswara Utama Irjen Basarudin mengatakan, kunjungan ke DPRD merupakan bagian program dari peserta Sespimti. Dipilihnya DPRD sebagai tempat kunjungan tersebut dikarenakan sebagai tempat pendidikan politik Tanah Air. Terlebih lagi juga untuk mengetahui hubungan antara pemerintah daerah (Forkopimda) dengan lembaga politik.
“Peserta ini merupakan calon para pimpinan tinggi Polri, sehingga tugas pokok DPRD harus banyak mengetahui supaya nanti saat menjabat bisa membangun hubungan yang sinergis,” ungkap Basarudin.
Dalam pertemuan itu, sejumlah peserta bertanya dengan Rukma mengenai tugas dan fungsi DPRD. Serta bagaimana menjawab sejumlah persoalan politik sekaligus solusi-solusi yang diberikan.
Dilontarkan Kombes Witun Urip Leksono, hubungan DPRD dengan Polri serta membangun kelembagaan partai politik yang modern. Demikian juga dengan Kombes Tb Ade Hidayat menyoroti peran DPRD untuk penananganan ormas radikal dan produk-produk hukum yang dikeluarkan supaya tercipta kondusivitas daerah.
Secara panjang lebar, Rukma menjelaskan, di DPRD Jawa Tengah diisi oleh delapan fraksi dari sembilan partai yang bisa memenuhi perolehan kursi. Kedelapan fraksi tersebut yakni PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara Nasdem yang hanya mendapatkan empat kursi akhirnya berfusi dengan Fraksi PDI Perjuangan.
Dengan fraksi yang memiliki latar belakang partai yang berbeda, ada kesepakatan internal di DPRD agar segala sesuatu hal terkait instrumen politik terlebih dulu harus dilalui dengan rembukan atau musyawarah. Dengan demikian di saat lembaga DPRD lain muncul gesekan internal, justru sebaliknya di Jawa Tengah sangat kondusif.
“Kami tidak ada kelompok-kelompok yang terbawa isu dari Jakarta. Semua kami putuskan dengan bersama-sama tidak ada yang dirugikan atau terugikan. Bahkan tiga bulan sekali, kami menggelar pertemuan silaturahmi antarfraksi,” ucapnya.
Perihal membangun iklim daerah, lanjut Rukma, DPRD bersama Pemda dan forkompinda dengan mengajak masyarakat menggelar acara bersama. Dalam kesempatan itu ada semacam dekalrasi atau kesepakatan bersama untuk menjaga negara.
“Di Purworejo, Magelang dan Wonosobo, kami mengajak masyarakat untuk menandatangani kesepakatan menjaga negara atau istilahnya NKRI harga mati. Ternyata tanpa kami minta, warga satu per satu turut memberi tanda tangan. Kami juga mendeklarasikan Jateng sebagai benteng Pancasila. Dari itulah, di saat daerah lain ramai atau panas soal pilkada, di Jateng sangat kondusif,” ucapnya. (adv)
