SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah Povinsi (Pemprov) Jawa Tengah diminta untuk lebih serius mengoptimalkan potensi desa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kondisi ini perlu dilakukan mengingat angka kemiskinan di Jateng yang masih sangat tinggi, bahkan masuk zona merah kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, H Karsono, S.Pd dalam keterangannya pada Diskusi Hari Aspirasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Jateng bertema “Pemberdayaan ekonomi masyarakat”, Senin (5/9/2016) di ruang F-PKS Jateng, Kompleks Gedung Berlian DPRD, Semarang, Jateng.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng sebelumnya mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Jateng pada Maret 2016 mencapai 4,057 juta jiwa atau mencapai 13,27 persen. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Jateng pada September 2015 yang sebanyak 4,506 juta jiwa, maka jumlah kenduduk miskin Jateng mengalami peningkatkan 1.000 jiwa.
Menurut Karsono, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi desa saat ini belum dioptimalkan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah, baik oleh Pemprov maupun Pemda di Jateng.
“Seperti desa vokasi, yang sebenarnya itu sangat potensial untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kelanjutannya sampai sekarang belum dioptimalkan oleh pemerintah, padahal di Jateng ini banyak potensi desa yang bisa dikembangkan, seperti geliat pariwisata alam maupun pengelolaan situs sejarah,”jelas Karsono.
Justru, kata legislator PKS ini, meski tanpa pendampingan dari pemerintah, masyarakat secara mandiri mulai melakukan pemanfaatan daerah atau desanya untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan desa. “Salah satunya melalui desa wisata, yang sampai saat ini ternyata di beberapa desa malah dimanfaatkan masyarakat setempat, dalam pengembangannya,”ujar pria yang juga Ketua F-PKS Jateng itu.
Senada dengan Karsono, Direktur Pusat Lembaga Kemanusiaan PKPU Miftahussurur mengatakan bahwa selama ini brogram pembangunan dari pemerintah banyak sifatnya adalah bantuan langsung. Padahal, kata dia, pemberdayaan merupakan pendekatan untuk pembangunan masyarakat.
“Tren kedepan adalah pelibatan masyarakat menjadi kuncinya, sebagai sentra atau pelaku. Bahwa kami, disini PKPU adalah fasilitator, penemu antara yang berkepentingan, sehingga seharusnya pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana membangun masyarakat tangguh dan mandiri, bukan menjadikan masyarakat tergantung,”paparnya.
Sementara, Kabid Perekonomian BAPPEDA Jateng, Sucipto mengatakan bahwa selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemberdayaan ekonomi desa. Salah satunya adalah dengan mendorong pengembangan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman modal dalam negeri (PMDN) di berbagai sektor.
“Seperti di sektor pangan, kemaritiman, energi, manufaktur, infrastruktur dan pariwisata yang didukung peningkatan pelayanan investasi, selain itu juga mendorong produktivitas UMKM melalui akses permodalan, pemasaran, penguasaan teknologi, diversifikasi produk dan standarisasi,”jelasnya.
Untuk mengurangi angka kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat, Sucipto mengklaim bahwa Pemprov telah melakukan berbagai terobosan. “Melalui Bapermades Kabupaten dan kota di Jateng, kita mulai mendampingi desa mandiri, juga terus memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir,”jelasnya.
Diskusi hari aspirasi tersebut sendiri dihadiri puluhan peserta dari berbagai elemen, diantaranya anggota DPRD dari F-PKS, Ikhsan Mustofa, Jasiman, Amir Darmanto, Riyono dan Hadi Santoso. Selain itu turut hadir perwakilan dari PATTIRO Semarang dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang. (jn03)
