SOLO, Jowonews.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Solo mendorong pengusaha segera menyusun struktur upah bagi tenaga kerja untuk selanjutnya diajukan ke Dinas Tenaga Kerja.
“Terkait hal ini sudah ada koordinasi antara Kepala Dinas Perindustrian dengan Apindo dalam rangka melakukan ‘training’ secara internal tentang pemahaman struktur upah dan skala upah,” kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo Bidang Pengupahan Sri Saptono Basuki di Solo, Jumat (27/10).
Ia mengatakan mengenai penyusunan upah sudah menjadi ketentuan yang harus diikuti karena telah diatur dalam regulasi.
“Pada dasarnya mengenai upah ini kami akan mengikuti undang-undang yang berlaku. Ini menjadi awal yang baru untuk bersaing,” katanya.
Terkait dengan berapa besaran UMK pada tahun depan, pihaknya belum dapat memastikan. Meski demikian, akan terbuka ruang diskusi antara Apindo dengan Dinas Tenaga Kerja terkait dengan penentuan upah tersebut.
Sebelumnya, Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengusulkan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 2018 sebesar delapan persen.
“Penyesuaian besaran upah ini didasarkan pada kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Ketua DPC SPN yang juga anggota Dewan Pengupahan Kota Solo Hudi Wasisto.
Menurut dia, mekanisme penghitungan besaran UMK yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan Murni dalam Penepatan UMK.
“Dengan demikian setiap perusahan atau pemberi kerja wajib melaksanakan regulasi tersebut untuk memenuhi upah karyawannya,” katanya.
Terkait dengan usulan besaran UMK 2018 Kota Solo, katanya, sudah ada kesepakatan dalam rapat Dewan Pengupahan sehingga sudah tidak ada persoalan.
Dengan kenaikan UMK delapan persen tersebut artinya jika sebelumnya UMK Solo Rp 1.534.985 naik menjadi Rp 1.668.700.
“Kenaikan ini didasarkan pada UMK tahun berjalan ditambah dengan inflasi nasional sebesar 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini mencapai 4,99 persen,” katanya.(jwn4/ant)
