SEMARANG, Jowonews.com – Pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Semarang dan Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota Semarang berharap Calon Gubernur nomor urut 2 Jawa Tengah Sudirman Said melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan pedagang pasar yang kerap muncul di lapangan.
Diran, salah satu pengurus APPSI Kota Semarang, saat berdialog dengan Sudirman Said, Selasa (3/4/2018) di Kota Semarang berharap jika Sudirman Said menjadi Gubernur Jateng segera memperhatikan nasib pedagang kecil di pasar tradisional.
“Kami sangat setuju dengan program 22 janji kerja Pak Dirman, tolong pak pedagang tradisional itu diperhatikan sepenuhnya. Tolong nasib pedagang kecil ini diperhatikan, termasuk kami,”katanya.
Disisi lain, dia mengharapkan ada aturan atau zonasi yang mengatur minimarket atau pasar modern, pasar tradisional dan pedagang kaki lima.
Senada dengan Diran, Sutrisno, pengurus PPJP Kota Semarang menginginkan Sudirman Said menjadi gubernur yang bisa menjembatani sirkulasi dan zonasi pasar tradisional dan pasar modern.
“Selama ini, seringnya aturan yang dibuat pemerintah itu tidak sampai kepada sasaran, terutama pedagang kecil itu, yang kecil tetap kecil terus. Selanjutnya, kami mohon Pak Sudirman Said, bisa menjembatani kita semua sebagai pedagang kecil,”jelasnya.
Salah satu yang dikeluhkan Trisno, adalah beban pajak yang harus dibayarkan pedagan kecil. Menurutnya, hal tersebut jika terus dilakukan pemerintah akan membebani para pedagang kecil.
“Dikit-dikit disuruh bayar pajak, dan kita bingung tidak bisa menyuarakan kemana, dari kita tidak tahu sama sekali, karena apapun yang terjadi, besar kecilnya kita membebani. Subsidi untuk masyarakat, kita harus membayar, kami berharap Pak Dirman bisa menjembatani masalah itu,”ungkapnya.
Dalam dialog tersebut, Pak Dirman menyebut akan trus berkomitmen menjadi pemerintah yang terus menjadi penopang ekonomi masyarakat Jateng.
“Terkait persoalan pasar modern dan pasar tradisional, mungkin bisa mencontoh Provinsi Sumatera Barat, yang bahkan mungkin tidak ada pasar modern, memang di Jateng tidak bisa seperti itu, yapi nanti adalah yang terpenting zonasi, bagaimana pemerintahan bersih itu ditegakkan, aparatnya didorong menegakkan hukum dengan konsisten, zona merah,”jelasnya.
Secara umum, kata Pak Dirman, kuncinya adalah pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dengan kunci tersebut, dia yakin mampu menata berbagai persoalan pedagang dan pasar.
“Menegakkan pemerintahan yang bersih itu jadi salah satu rencana kami, karena kami sadar, kalau ingin mengurangi kemiskinan, paling tepat adalah menumbuhkan wirausaha, dan harus ditopang pemerintahan bersih,”pungkasnya. (JWN3)
