Jowonews

Logo Jowonews Brown

Abakti

Awasi Distirbusi BBM, Kementrian ESDM Gandeng Polri dan Kemendagri

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng kepolisian RI serta sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPH Migas dalam upaya pengawasan pendistribusian BBM ke seluruh Nusantara. “Sebagai komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM sebagaimana amanat UU Migas,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis. Pernyataan Bersama ini akan lebih difokuskan untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis minyak solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis premium di seluruh wilayah Indonesia sehingga pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat volume. “Pengawasan ini juga mengantisipasi ketersediaan BBM pada hari besar dan hari libur nasional,” tegas  Arifin Tasrif. Komitmen pengawasan BBM ini juga ditegaskan oleh Kapolri Idham Aziz dengan membentuk Satgas Kuda Laut yang dipimpin oleh Kabareskim. “Kami berkomitmen agar migas tahun 2020 ini penyaluran lebih baik lagi. Saya yakinkan speed kita akan cukup kencang. Tidak ada keberhasilan kalau kita tidak kompak. Ayo kita sama-sama bangun komunikasi. Kami tindak tegas yang melanggar. Untuk itu, saya berkomitmen saya bentuk Satgas Kuda Laut agar kita mengawal program pemerintah ini,” tegas Kapolri. Sementara itu Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengungkapkan sinergi antar-intansi ini bukan bagian dari pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan migas. “Dalam implementasinya di daerah harus kita maknai bukan sebagai membatasi peran pemda dalam dukungan penyelenggaraan minyak bumi. Gubernur dan kepala daerah tetap memiliki peran yang sangat signifikan terhadap penyelenggaraan layanan kepada masyarakat,” ujar Hadi mewakil Menteri Dalam Negeri. Salah satu faktor terjalinnya kerja sama ini, imbuh Menteri ESDM Arifin Tasrif, dilatarbelakangi oleh penyaluran JBT minyak solar pada tahun 2019 yang melebihi batas kuota. Upaya lain yang ditempuh Kementerian ESDM adalah menugaskan PT Pertamina (Persero) memasang teknologi informasi pada setiap nozzle guna mendata ketepatan penyaluran bensin jenis pelayanan masyarakat (Public Service Obligation/PSO) dan non-PSO. Di samping itu, Kementerian ESDM juga membuat Posko Nasional ESDM yang berlokasi di kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Guna mengoptimalkan peningkatan pengawasan, Arifin Tasrif mengharapkan BPH Migas terus membangun kemitraan yang strategis kepada Kementerian Dalam Negeri, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan seluruh stakeholder terkait demi menindaklanjuti pernyataan bersama itu. Nantinya, pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM lebih ditekankan pada aspek pre-emtif dan preventif. Apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (jwn5/ant)

Ketua KPU Benarkan Komisioner Wahyu Setiawan Diperiksa KPK

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Arief Budiman membenarkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sedang diperiksa setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Rabu. “Kami berempat tadi ditemui dengan Jubir KPK Mas Ali Fikri, kemudian mantan Jubir Mas Febri Diansyah, dan ditemui salah satu pimpinan KPK Pak Alexander Marwata. Kami ingin mengonfirmasi apakah benar salah satu anggota KPU diperiksa di KPK dan benar dengan inisial Pak WS sedang dilakukan pemeriksaan,” kata Arief, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu. Dalam kunjungannya ke KPK, Arief juga didampingi komisioner KPU lainnya, yakni Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, dan Pramono Ubaid Thantowi. “Kami ingin mengonfirmasi diperiksa untuk perkara apa bersama siapa dan seterusnya, hanya mendapatkan informasi hari ini yang diperiksa empat orang tetapi terkait dengan pemeriksaannya apa juga belum tahu. Jadi hari ini, kita hanya mendapat informasi memang benar yang diperiksa adalah Pak WS,” kata Arief. Lebih lanjut dalam pertemuan itu, ia juga menanyakan soal status hukum dari Wahyu. “Kami juga tanyakan, statusnya apa. Ya statusnya baru terperiksa, statusnya baru akan disampaikan besok setelah proses penyelidikan 1X24 jam,” ujarnya lagi. Arief juga belum bisa menjelaskan lebih lanjut saat dikonfirmasi apakah Wahyu ditangkap di bandara. “Tidak dijelaskan secara detail ya ditangkapnya di mana karena Pak Alex (Alexander Marwata) baru dengar tadi sore ada OTT salah satu anggota KPU. Jadi, saya juga tidak bisa menjelaskan detail dimana dan bagaimana penangkapannya,” ujar Arief. Namun, ia membenarkan bahwa Wahyu memang pada Rabu ini akan melakukan tugas di Belitung, Bangka Belitung. “Hari ini memang jadwalnya akan tugas di luar ke Belitung,” kata Arief pula. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Wahyu Setiawan. “Benar. Siapa saja yang diamankan dan dalam kaitan apa, serta berapa uang yang diamankan masih didalami penyidik,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjawab pertanyaan ANTARA mengenai nama komisioner KPU yang diamankan, di Jakarta, Rabu. Saat dipastikan nama anggota Komisioner KPU tersebut, Alexander tidak membantah. “Informasi awalnya seperti itu,” katanya. Ia mengatakan gelar perkara rencananya akan dilangsungkan pada Kamis (9/1) pukul 11.00 WIB. (jwn5/ant)

Polisi Telusuri Asal Senjata Api Ilegal yang Dijual Anak Ayu Azhari

oleh

JAKARTA, Jowonews.com – Polres Metro Jakarta Selatan masih memburu satu orang tersangka terkait perkara jual-beli senjata api kepada pengemudi Lamborghini  berlagak koboi di Kemang yang menyeret putra Ayu Azhari dan dua tersangka lainnya. “Sementara ini ada satu orang lagi masih DPO masih dalam proses penyelidikan mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa kita amankan,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Bastoni Purnama di Mapolres Jakarta Selatan, Rabu. Bastoni mengatakan, dari keterangan sementara ketiga pelaku jual-beli senjata api ilegal tersebut sudah mengarah ke beberapa orang. “Masih dalam proses penyelidikan dan proses pencarian, ” kata Bastoni. Putra artis lawas Ayu Azhari, Axel Djody Gondokusumo alias ADG ditangkap bersama dua pelaku lainnya, yakni Muhammad Setiawan Arifin (MSA) dan Yunarko (Y) terkait kasus jual beli senjata api kepada pengemudi Lamborghino berlagak koboi. Abdul Malik alias AM. ADG ditangkap Minggu (29/12) di rumahnya di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Sedangkan MSA ditangkap di Pinang Rati dan Y ditangkap di Duren Sawit. Penangkapan ketiganya berdasarkan pengembangan kasus pengemudi Lamborghini yang melakukan aksi koboi di Kemang beberapa waktu lalu. Saat petugas melakukan penggeledahan di rumah AM Minggu (29/1) di kawasan Pejaten Barat, ditemukan tujuh buah senjata api ilegal dan ribuan butir amunisi. Tujuh senjata di antaranya senjata laras panjang jenis AR-15, M16 yang dimodifikasi menjadi M4, M4 dan Shotgun. Lalu satu unit pistol Glock, satu unit Glock yang dilengkapi peredam suara dan pistol G2. Tidak hanya itu, petugas bahkan menemukan sebuah granat aktif di rumah tersangka. ADG dan MSA menjual senjata api jenis kepada M16 dan AR 15. Dan pistol Glock 19 serta zoraki caliber 380 auto diperoleh dari pelaku berinisial Y. Senjata dijual dengan harga beragam, kisaran harga ratusan juta, baik senjata laras panjang dan pendek, termasuk ini granat dibeli oleh AM seharga Rp15 juta dari pelaku Y. “Beberapa senjata api tersebut dibeli dengan transfer dan ‘cash’,” kata Bastoni. Polisi juga mendalami kepada siapa saja ADG, MSA dan Y menjual senjata api ilegal tersebut. Menurut pengakuan salah satu tersangka, mereka tidak menyimpan senjata api, tetapi hanya menjual senjata api milik mereka. Pelaku mengakui sudah dua kali melalukan transaksi penjualan. AM mengenal ketiga tersangka dari tempat biasa nongkrong. Diakui AM senjata api itu dibelinya untuk koleksi. Penangkapan AM berawal dari laporan orang tua salah satu pelajar SMA yang jadi korban aksi koboi jalanan oleh yang bersangkutan. Selain menodongkan senjata api kepada dua pelajar di Kemang, tersangka AM juga positif menggunakan narkoba jenis ganja. AM juga tersangkut tindak pidana penghindaran pajak mobil mewah Lamborghini dan kepemilikan sejumlah “offset” satwa langka yang dilindungi. Peristiwa penodongan dua pelajar SMA menggunakan senjata api oleh AM terjadi Sabtu (21/12) di Jalan Kemang Selatan I, Jakarta Selatan. Polisi lalu menangkap AM di rumahnya pada Senin (23/12) malam dan menyita sejumlah barang bukti di antaranya sepucuk senjata api jenis Kaliber 32 Bareta beserta magazine. Selain itu, sembilan peluru aktif, tiga selongsong peluru, kartu anggota Perbakin dan izin kepemilikan senjata api, plat nomor polisi B 27 AYR, serta STNK mobil tersebut. (jwn5/ant)

Jokowi Pastikan Natuna Masuk Teritorial NKRI

oleh

NATUNA, Jowonews.com – Presiden Joko Widodo memastikan bahwa wilayah Natuna merupakan teritorial NKRI sehingga tidak perlu lagi ada pihak yang meragukannya. “Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI,” kata Jokowi ketika bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu. Ia menyebutkan Natuna merupakan kawasan berpenduduk WNI dengan penduduk 81.000 orang. “Di sini ada bupati, gubernur. Jadi jangan sampai ada yang justru kita sendiri bertanya dan meragukan,” katanya. Ia menyebutkan dari dulu sampai sekarang Natuna adalah teritorial Indonesia. Juga masuk dalam salah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. “Apalagi yang harus dipertanyakan gak ada, dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita,” katanya. Ia menyebutkan sampai saat ini tidak ada kapal negara asing yang masuk ke wilayah teritorial RI. “Saya tanyakan ke Panglima TNI ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, katanya gak ada,” katanya. Ia menyebutkan yang ada, kapal asing yang masuk ke ZEE. “Itu lewat semua kapal bisa, tapi hati hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap, tapi itu tidak masuk dalam teritorial Indonesia,” katanya. Usai bertemu nelayan, Presiden Jokowi mendekati Kapal Pengawas Perikanan KKP. Setelah itu Presiden Jokowi menuju pelabuhan di Teluk Lampa Natuna tempat KRI Usman Harun bersandar. Presiden Jokowi sempat naik ke kapal perang tersebut. Usai meninjau KRI Usman Harun, Jokowi menyatakan kehadirannya adalah untuk memastikan ada penegakan hukum di kawasan laut Indonesia. (jwn5/ant)

Pemkab Klaim Kudus Masih Aman Dari Banjir

oleh

KUDUS, Jowonews.com – Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memastikan Kudus untuk sementara masih aman dari ancaman banjir, meskipun debit air di pintu Wilalung atau dikenal sebagai Bangunan Pengendali Banjir Wilalung Lama (BPBWL) mulai meningkat, kata Pelaksana tugas Bupati Kudus M. Hartopo. “Untuk memastikan debit air kiriman dari Bendung Klambu yang melalui pintu wilalung yang ada di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kudus, kami bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kudus langsung ke lokasi,” ujarnya di Kudus, Rabu. Hasilnya, kata dia, masih aman karena debit air kiriman hari ini (8/1) hanya 275 meter kubik per detik. Berdasarkan standar operasional prosedurnya, kata dia, debit airnya bisa mencapai 800 meter kubik per detik, sedangkan ketika sudah lebih dari 550 meter per detik maka masuk kategori status siaga tiga terhadap bahaya banjir. Saat debit airnya berkisar 400 meter kubik per detik saja, kata dia, perlu waspada karena ada beberapa daerah yang berpotensi terdampak karena airnya berpotensi melimpas ke pemukiman warga. Di antaranya, di Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati dan Desa Setro Kalangan, Kecamatan Kaliwungu. “Semua jajaran sudah kami instruksikan untuk melakukan inventarisasi daerah-daerah yang berpotensi banjir serta melakukan langkah-langkah antisipasi. Mudah-mudahan curah hujan tidak tinggi,” ujarnya. Beberapa daerah yang berpotensi banjir, kata dia, juga dimintai menyiapkan lokasi yang nantinya bisa dijadikan tempat pengungsian serta kesiapan pihak terkait dalam menyiapkan dapur umum maupun tim medis. Ia juga menginstruksikan jajarannya untuk memantai pintu-pintu air, sehingga ketika debit air meningkat pintu-pintu tersebut bisa dioperasikan guna meminimalkan kemungkinan terjadinya banjir di lokasi tertentu. Keberadaan pintu Bangunan Pengendali Banjir Wilalung Lama (BPBWL) atau dikenal Bendung Wilalung memang bertujuan untuk membagi aliran air dalam kondisi tertentu mengarah ke Sungai Wulan serta ke Sungai Juwana. Hanya saja, untuk pembukaan pintu yang mengarah ke Sungai Juwana perlu memperhatikan daya tampung sungai tersebut serta curah hujan di kawasan Pegunungan Muria juga berpotensi menimbulkan banjir di kawasan Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus serta wilayah Kabupaten Pati. Gelontoran air yang mengarah ke Sungai Juwana juga dikhawatirkan mengancam ribuan hektare lahan pertanian yang tersebar di Desa Berugenjang, Wonosoco, Larikrejo, Karangrowo, Larikrejo dan Wates. (jwn5/ant)

Pasangan Bagyo-Supardjo Maju Pilkada Surakarta Lewat Jalur Independen

oleh

SOLO, Jowonews.com – Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Bagyo Wahyono dan F.X. Supardjo maju sebagai peserta Pilkada 2020 melalui jalur independen . “Pasangan Bagyo-Supardjo ini satu-satunya pasangan jalur independen yang mendapatkan username dan password sistem informasi pencalonan (silon) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta,” kata Ketua Ormas Panji-Panji Hati Solo Sutrisno di Solo, Rabu. Sutrisno mengatakan bahwa silon tersebut berfungsi untuk memasukkan data dukungan jalur independen, yakni kartu tanda penduduk elektonik (KTP-el) ke dalam sistem komputer. Pasangan Bagyo-Supardjo hingga sekarang telah memasukkan sebanyak 35.000 suara sebagai syarat data form model B.1-KWK dengan ditempel fotokopi KTP-el dukungan ke silon. Ormas Panji-Panji Hati yang dahulu bernama Tikus Pithi Hanata Baris tersebut, kata dia, hingga sekarang terus bekerja keras mengumpulkan KTP-el dukungan untuk diinput ke silon untuk persyaratan bisa daftar melalui jalur independen. “Kami hingga sekarang mengumpulkan sebanyak 35.000 KTP-el dukungan. Syarat dukungan itu semuanya telah diinput di silon. Kami masih mempunyai waktu sebulan ke depan,” katanya. Pihaknya telah menambah menjadi 10 petugas terus bekerja untuk menginput data KTP-e dukungan ke silon. Jumlah itu akan terus bertambah hingga persyaratan yang terkumpul dapat terpenuhi di KPU. Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti saat dikonfirmasi membenarkan adanya jalur independen yang serius maju pada Pilkada 2020. Untuk maju jalur independen di Pilwakot Solo, bakal calon harus mendapatkan dukungan 8,5 persen dari nama yang ada di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 421.999 orang atau 35.870 KTP-el. Syarat dukungan harus sudah diserahkan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Febuari 2020. “Ormas dari Panji-Panji Hati atau Tikus Pithi Hanata Baris yang baru mau penyerahkan syarat dukungan ke KPU,” kata Nurul. (jwn5/ant)

Beberapa Desa di Kabupaten Grobogan Terendam Banjir

oleh

GROBOGAN, Jowonews.com – Sejumlah desa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mulai dilanda banjir akibat limpasan air dari sungai setempat menyusul tingginya debit air dan mengakibatkan sejumlah rumah warga juga terdampak. Menurut Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan Endang Sulistyaningsih di Grobogan, Rabu, banjir terjadi di beberapa desa yang tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Purwodadi, Penawangan, Karangrayung dan Kedungjati. Jumlah yang terdampak banjir, kata dia, masih dilakukan pengecekan di lapangan karena banjir baru mulai terjadi Rabu (8/1) ini. Ia mengakui belum bisa memastikan jumlah desa yang terdampak banjir karena jajarannya masih melakukan pengecekan di lapangan. “Kami juga belum bisa memastikan apakah ada desa yang terdampak banjir hingga harus mengungsi,” ujarnya. Informasinya, kata dia, ada desa yang terdampak banjir cukup parah sehingga sebagian warganya harus diungsikan. Selama ini, lanjut dia, warga yang terdampak banjir memang enggan untuk mengungsi dengan alasan masih bisa beraktivitas. “Jika memang ada yang harus diungsikan, masing-masing desa diharapkan menyiapkan tempat pengungsian sementara,” ujarnya. Selain itu, BPBD Grobogan juga akan menyiapkan dapur umum untuk membantu warga yang terdampak banjir. Terkait penyebab banjir, kata dia, sebagian besar karena melimpasnya air sungai setempat, sedangkan beberapa desa ada yang disebabkan karena tanggul jebol. Hal tersebut, katanya, masih dicek di lapangan guna memastikan apakah hal itu benar terjadi atau tidak. Berdasarkan informasi dari sejumlah warga di Kabupaten Grobogan, desa yang terdampak banjir di antaranya di Desa Pulo, Pendanaran, Kedungjati, Karangrayung, Kalimoro, Sambak, dan Candisari dengan ketinggian genangan banjir bervariasi. (jwn5/ant)

Jaga Kedaulatan NKRI, Pemerintah Didesak Segera Bentuk Sea and Coast Guard

oleh

SEMARANG, Jowonews.com – Pemerintah didesak untuk segera membentuk petugas penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Jika pemerintah berkomitmen untuk melindungi semua sumber potensial perekonomian Indonesia dari sektor laut secara keseluruhan, sudah seharusnya ‘sea and coast guard’ segera dibentuk dan dibuat peraturan tindak lanjutnya,” kata Bambang Haryo Soekartono selaku pemerhati sektor kelautan dan perikanan melalui siaran pers yang diterima Antara di Semarang, Rabu. Menurut dia, polemik kapal China yang memasuki batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, akibat dari lemahnya keamanan laut di Indonesia. Indonesia saat ini, kata dia, tidak memiliki sea and coast guard, padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Sea and Coast Guard berfungsi sebagai penjaga dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. “Akan tetapi sejak diundangkannya Undang-undang tersebut hingga saat ini, Presiden belum menerbitkan peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait fungsi dan tugas dari ‘sea and coast guard’ tersebut, bahkan saat ini oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menunjuk Bakamla sebagai ‘Sea and Coast Guard’ Indonesia,” ujarnya. Anggota DPR RI 2014-2019 itu menilai bahwa hal tersebut tidak tepat karena seharusnya Bakamla bukan pelaksana tugas ‘sea and coast guard’ tetapi merupakan salah satu bagian sebagai unsur keamanan beserta Basarnas sebagai unsur keselamatan. “Selain membentuk ‘sea and coast guard’, pemerintah juga harus memiliki armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan dan keselamatan sektor tersebut,” katanya. Kendati demikian, Bambang Haryo mengakui jika mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti telah membentuk Satgas 115 berdasarkan Perpres No.115/2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. “Akan tetapi menurut saya, keamanan laut ini bukan domainnya KKP, melainkan domain dari sea and coast guard, Di seluruh negara juga tidak ada KKP ‘ngurusi’ masalah keamanan, terus terang ini salah kaprah,” ujarnya. Bambang Haryo menegaskan sea and coast guard sangat penting untuk mengamankan kekayaan laut Indonesia, bukan hanya mengamankan sumber daya lautnya, melainkan juga menjaga keselamatan pelayaran baik logistik maupun penumpang di Indonesia. (jwn5/ant)