Jowonews

Redaksi

Gerakan “Jateng di Rumah Saja” Diminta Ditinjau Ulang

oleh

KUDUS, Jowonews- Pedagang Pasar Kliwon Kudus yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Kliwon (HPPK) minta kepala daerah meninjau kembali kebijakan menutup pasar tradisional selama dua hari di akhir pekan. Apalagi di akhir pekan transaksi lebih besar di banding hari-hari sebelumnya.  “Kami mohon kepada pihak pembuat kebijakan, baik Gubernur atau Bupati untuk meninjau kembali kebijakannya atau membatalkan rencana penutupan tanggal 6-7 Februari 2021,” kata Ketua HPPK Sulistiyanto di Kudus, Kamis (4/2).  Ia memastikan pedagang akan merugi jika benar-benar harus libur dua hari di akhir pekan, karena trend transaksinya saat ini tengah naik seiring menjelang bulan puasa. Akhir pekan juga bisa disebut sebagai masa panen pedagang untuk meraih transaksi yang lebih besar karena biasanya memang banyak kunjungan ke pasar. Sementara selama masa pandemi Covid-19, transaksi penjualan para pedagang cenderung turun. Adanya tren penjualan yang positif saat ini tentunya ingin dilanjutkan tanpa mengabaikan protokol kesehatan.  Berdasarkan rapat terbatas pengurus HPPK Kudus menyampaikan keberatan atas ditutupnya pasar tradisional, termasuk Pasar Kliwon dalam rangka gerakan “Jateng di rumah saja”. Hal itu diyakini akan mengganggu roda perekonomian tidak hanya dari pedagang, tetapi menyangkut pula upah karyawan, pemasok , penyetor dan pelaku pasar lainnya, seperti tukang parkir, kuli panggul, penarik becak, maupun jasa ojek.  Jika tujuan libur dua hari untuk menekan kasus Covid-19, kata dia, pedagang juga sudah berupaya melaksanakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Bahkan melaksanakan pam swakarsa.  “Kami pelaku pasar sanggup melaksanakan prokes yang diperketat di lingkungan pasar tradisional dan sanggup mengadakan satgas swadaya untuk penegakan prokes di pasar tradisional,” ujarnya sebagaiman dilansir Antara. Pemberitaan sebelumnya, Pemkab Kudus mendukung gerakan “Jateng di rumah saja” dengan menutup pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta pedagang kaki lima selama dua hari pada akhir pekan. Hal ini untuk menekan kasus Covid-19 dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal.  Apalagi di Kudus terdapat beberapa pabrik besar dan hari Sabtu masih tetap ada aktivitas kerja. Bahkan ada perusahaan yang mesin produksinya harus beroperasi selama 24 jam.

Mengoptimalkan Tanah Sehat dalam Urban farming

oleh

SEMARANG, Jowonews- Ada sementara orang yang berpendapat tidak bakat dalam berkebun sebelum mencobanya. Salah satu alasan klasik, tidak pandai bertanam gegara tak bertangan dingin. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah tangan dingin ini adalah sifat selalu membawa hasil, terutama dalam usaha pertanian, pengobatan, dan sebagainya. Alasan lain, tidak memiliki lahan luas, tidak punya pekarangan, atau halamannya telanjur dipasang keramik sehingga tidak ada media untuk bercocok tanam. Namun, kata peneliti urban farming dan biologi lingkungan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Dian Armanda, sebagaimana dikutip dari Antara, semua itu bergantung pada kemauan dan berani mencoba berkebun. Mereka bisa menerapkan sistem teraponik, yakni suatu sistem yang memanfaatkan lahan kecil menjadi lahan produktif untuk pertanian. Sistem ini menggunakan tanah namun umumnya di kontainer, bukan tanah terbuka di atas bumi. Sementara itu, bagi mereka yang telanjur halaman rumahnya dipasang keramik, misalnya, masih ada media tanam hidroponik sebagai salah satu alternatif. Cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah ini (hidroponik) biasanya dikerjakan dalam kamar kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara. Zat ini meliputi unsur fosfat, amonium, dan nitrat yang memengaruhi kesuburan perairan yang menentukan jenis tumbuhan yang hidup di dalamnya. Ciri-ciri ini umumnya dimiliki hidroponik. Oleh karena itu, pendiri start up CitiGrower (inisiatif urban farming berbasis digital) ini menyarankan kepada pemula untuk mengenal seputar tanah, media tanam, dan pupuk sebelum mengawali berkebun. Hal ini juga pernah Dian Armanda sampaikan dalam dalam Webinar Urban Farming Series III bertajuk “Optimalkan Tanah Sehat dan Pupuk Organik: Modal Urban Farming Alami”, Sabtu (30/1) malam. Ditegaskan oleh kandidat doktor dari Institute of Environmental Science, Leiden University, Belanda ini bahwa tanah merupakan media tanam paling natural (organik). Tanah Sehat

Kasus Covid-19 Menurun, Boyolali Zona Orange

oleh

BOYOLALI, Jowonews- Status kasus Covid-19 di Boyolali sudah kembali menurun dari zona merah atau risiko tinggi menjadi orange atau risiko sedang. Kepala Dinas Kesehatan Boyolali dr Ratri S Survivalina, MPA, Kamis (4/2) di Boyolali menyatakan hingga Rabu (3/2) malam penambahan warga terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 54 kasus sehingga secara akumulasi menjadi 4.746 kasus. Tetapi statusnya sudah kembali ke zona risiko sedang. Jumlah pasien Covid-19 di Boyolali yang masih menjalani perawatan saat ini sebanyak 328 kasus, isolasi mandiri 400 kasus. Sedangkan kasus Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh 3.883 kasus atau 81,8 persen, dan meninggal dunia 135 kasus atau 2,8 persen. Sehingga, kata dia, skoring Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM) Covid-19 di Boyolali mencapai 1,96 atau masuk zona resiko sedang atau warna orange. Sedangkan, penambangan 54 kasus Covid-19 itu, seluruhnya merupakan kasus baru. Ratri menjelaskan kasus Covid-19 di Boyolali memang sempat menjadi keprihatian bersama, karena masuk zona risiko tinggi atau merah pada Senin (1/2). Bahkan, kasus penyebaran virus corona selama dua pekan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terus bertambah. “Kasus Covid-19 di Boyolali, pada Senin (1/2), penambahan mencapai 88 kasus yang terdiri atas 62 kasus baru dan 26 kasus kontak erat pasien sebelumnya,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Menurut dia, perkembangan data Covid-19 di Boyolali pada Senin (1/2) itu, jumlah akumulasi konfirmasi positif ada sejumlah 4.653 kasus. Sedangkan, pasien dirawat ada 293 kasus, melaksanakan isolasi mandiri 543 kasus, dinyatakan sembuh 3.691 kasus dan meninggal dunia 126 kasus. Jika dihitung skoring IKM Boyolali diangka 1,8 atau masuk zona risiko tinggi atau zona merah. Ia mengatakan Boyolali masuk zona merah tersebut karena dipengaruhi banyaknya pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. “Bed Occupancy Rate” (BOR) di RSUD Pandan Arang Boyolali, mencapai sekitar 90 persen. Karena kasusnya lebih banyak yang kondisinya sakit berat, sehingga dirawat di rumah sakit. Hal ini, menjadikan skoringnya turun cukup besar sehingga menjadikan Boyolali zona merah. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat tetap melaksanakan protokol 3 M yang sekarang sudah ditambah menjadi 5M yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Masyarakat diajak bekerja sama mentaati aturan itu, untuk menekan angka Covid-19 di Boyolali. “Jangan sampai masa PPKM ini, justru melakukan bepergian jauh ke luar kota, dan justru menimbulkan kerumunan yang berpotensi penularan COVID-19,” demikian Ratri S Survivalina.

Lazismu Jateng Serahkan Mobil Operasional ke RS Muhammadiyah Demak

oleh

SEMARANG, Jowonews- Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Jawa Tengah menyerahkan mobil operasional ke Rumah Sakit Hj Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak di Kantor Lazismu Jateng Jalan Singosari 33 Semarang, Rabu (3/2).  Mobil diserahkan oleh Direktur Lazismu Jawa Tengah Ikhwanushoffa ke dr. Budi Istriawan M. MK selaku Direktur RS PKU Muhammadiyah Hj Fatimah Sulhan Demak. Hadir pula dalam acara tersebut Wahidin Hasan, Manager Fundraising Lazismu Jateng, dr Aldila S. Arfah, MMR, anggota MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Mobil ambulans RS PKU Muhammadiyah untuk mendukung operasional rumah sakit itu diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan antar jemput pasien dan kegiatan lainnya. “Indonesian Mobil Clinic (IMC) sebagai mobil operasional diharapkan bisa mempermudah pelayanan pasien, mengingat RS Hj Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak ini sebagai rumah sakit baru, dan masih membutuhkan banyak perangkat pendukung yang perlu dilengkapi,” ungkap Aldila sebagaimana dilansir Antara. Wahidin Hasan, Manager Fundraising Lazismu, juga menegaskan bahwa Masyarakat Demak tentu berbangga dengan berdirinya RS PKU Muhammadiyah Demak, meski masih dalam proses pemenuhan perangkat (alat) kesehatan, namun sudah dapat melayani masyarakat yang membutuhkan. “Hal yang sangat menggembirakan bagi masyarakat Demak akan kehadiran RS PKU Muhammadiyah, paling tidak memicu kepedulian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan mendukung penuh agar rumah sakit ini bisa memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat akan pentingnya pelayanan kesehatan yangberkualitas,” ujar Hasan

Apindo Minta Upah Minimum Provinsi Jateng 2021 Dicabut

oleh

SEMARANG, Jowonews- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah tidak meminta penundaan penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 dalam gugatan terhadap Gubernur Jateng yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. “Kami hanya meminta Keputusan Gubernur tentang UMP 2021 dicabut. Dalam gugatan kami tidak ada tuntutan agar pemberlakuan upah minimum tersebut ditunda,” kata Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Apindo Jateng Daryanto di Semarang, Rabu (3/2). Apindo Jateng menggugat Gubernur Jateng soal penetapan UMP 2021 ke PTUN Semarang. Menurut dia, persentase kenaikan upah minimum pada 2021 ini sebenarnya relatif kecil Namun, lanjut dia, gugatan tersebut dilayangkan karena ada prosedur yang dilanggar oleh Gubernur Jateng dalam penetapan UMP 2021. Ia menjelaskan Gubernur Jateng dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Upah Minimum. “Kami hanya ingin menjernihkan hukum karena aturan yang dilalui dengan tidak semestinya,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Menurut dia, gugatan yang didaftarkan ke PTUN Semarang tersebut baru memasuki tahap pemeriksaan persiapan. Ia menjelaskan pengadilan masih memberi kesempatan penggugat maupun tergugat melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi. Dalam gugatannya Apindo Jateng meminta PTUN menyatakan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561/58 tahun 2020 tentang UMP Jawa Tengah 2021 batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apindo juga meminta surat keputusan tentang penetapan UMP Jateng 2021 sebesar Rp1.798.979,12 tersebut dicabut. Sebelumnya, Gubernur Jateng menetapkan besaran UMP provinsi ini untuk tahun 2021 sebesar Rp1.798.979,12. Upah tersebut naik sebesar 3,27 persen dibanding 2020 yang sebesar Rp1.742.015.

Tak Ada Rumus Sama Tangani Covid-19

oleh

JAKARTA, Jowonews- Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada rumus yang sama untuk menangani Covid-19 sehingga cara mengatasi pandemi berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. “Presiden juga menyampaikan penanganan Covid-19 negara satu dengan lainnya berbeda, tidak ada rumus yang sama,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya menyampaikan kembali penegasan Presiden di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (3/2). Oleh karena itu, kata dia, Presiden meminta agar Indonesia menerapkan konsep yang dianggap paling tepat dan sesuai untuk Indonesia. Ia menambahkan, berdasarkan data PPKM terlihat ada beberapa provinsi mengalami perbaikan dalam kaitannya dengan penanganan Covid-19 di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. “Dan dari 98 itu juga 63 kabupaten/kota juga masih merah, ini penurunan dari 92. Kemudian dari kabupaten/kota dari 363 ke 332, kemudian ada beberapa yang tetap secara nasional,” katanya sebagaimana dilansir Antara. Airlangga menambahkan, melalui PPKM juga terindikasi ada fenomena mobilitas penduduk yang mengalami penurunan di berbagai sektor. “Yang mobilitasnya masih tinggi adalah di tempat kerja maupun area permukiman sehingga area permukiman jadi perhatian,” katanya. Presiden kemudian mendorong upaya vaksinasi ditingkatkan baik dari sisi volume maupun kecepatan pelaksanaan. Dengan begitu kekebalan komunitas atau “herd imunity” cepat dapat terwujud. “Dan vaksinasi tentu berbasis data dan daerah, zona padat, wilayah ‘density’ tinggi, mobilitas tinggi dan juga interaksi tinggi itu jadi pertimbangan, juga kegiatan sentra perekonomian,” katanya. Beberapa yang akan diterapkan ke depan yakni penerbitan Permenkes yang akan mengakomodir rapid antigen untuk screening awal, pengetatan 3M, dan tracing digital yang melibatkan semua pihak termasuk Babinsa, Babinkamtibmas, dan Satpol PP.

Guguran Lava Merapi Terdeteksi Kembali

oleh

JAKARTA, Jowonews- Gunung Merapi kembali meluncurkan guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimum 900 meter ke arah barat daya, arah hulu Kali Krasak dan Boyong. Setidaknya terjadi empat kali guguran lava terhitung mulai pukul 00.00 WIB sampai 06.00 WIB, hari Rabu (3/2) ini. Menurut Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida, selama periode pengamatan itu Merapi juga mengalami 24 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-21 mm selama 13-109 detik dan satu kali gempa hembusan dengan amplitudo 7 mm selama 16 detik. Asap tidak teramati keluar dari puncak kawah Gunung Merapi, yang selama periode pengamatan dinaungi awan mendung dan diliputi angin yang bertiup lemah ke arah selatan. Pada periode pengamatan Selasa (2/2) pukul 00.00-24.00 WIB, Gunung Merapi tercatat 10 kali meluncurkan guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimum 800 meter ke arah barat daya dengan deformasi yang terukur dari Pos Babadan rata-rata 0,3 cm per hari dalam tiga hari. BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.  Guguran lava dan awan panas Merapi diperkirakan berdampak pada wilayah sektor selatan-barat daya, yang meliputi Sungai Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih. Apabila terjadi letusan, lontaran material vulkanik dari Gunung Merapi dapat menjangkau radius tiga km dari puncak gunung.

Pikirkan Dampak Gerakan Jateng di Rumah Saja

oleh

SEMARANG, Jowonews- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta memikirkan berbagai dampak dari pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja. “Meskipun (Gerakan Jateng di Rumah Saja) terbilang berat dan kontroversial, saya mendukung. Tapi ini penting dan berkaitan dengan (pemenuhan) kebutuhan ekonomi yang berbeda dari tiap keluarga. Ini yang harus dipikirkan,” kata anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Masruhan Samsurie di Semarang, Selasa (2/2). Menurut dia, dampak sosial dan dampak ekonomi pada pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja itu harus diperhatikan serta dipastikan kebutuhan masyarakat tercukupi. Kendati demikian, politikus Partai Persatuan Pembangunan itu juga meminta agar masyarakat yang terpaksa tetap beraktivitas atau bekerja di luar rumah saat pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja harus mendapat dispensasi dari pemerintah. “Itu harus mendapat dispensasi, namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Menurut dia, agar Gerakan Jateng di Rumah Saja bisa sukses dan berhasil mengurangi jumlah kasus Covid-19, maka harus dilakukan sosialisasi secara masif serta mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat demi kebaikan bersama. Seperti diwartakan, Gerakan Jateng di Rumah Saja bakal dilaksanakan di 35 kabupaten/kota pada 6-7 Februari 2021. Pemprov Jateng saat ini sedang menyiapkan surat edaran untuk daerah-daerah terkait pelaksanaan Gerakan Jateng di Rumah Saja. Gubernur Ganjar Pranowo bahkan memastikan seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah mendukung Gerakan Jateng di Rumah Saja untuk mengurangi jumlah kasus Covid-19