BREBES, Jowonews.com – Komisi E DPRD Jateng mendorong adanya peraturan gubernur untuk menguatkan percepatan program “Stop Buang Air Besar Sembarangan” di Jateng. Pasalnyapermasalahan sanitasi atau jambanisasi sehat turut menjadi hak dasar warga. Terlebih, Open Defecation Free (ODF) atau buang air besar sembarangan (BABS) di Jateng tergolong tinggi.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi E DPRD Jateng Hj. Nur Khasanah saat melakukan kunjungan kerja ke Brebes. Mereka diterima Bupati Idza Priyanti beserta jajarannya, Jumat (25/8/2017) lalu.
Bagi dia, Pergub itu ada unsur ketegasan. Selama ini tiap-tiap kecamatan hanya diberi surat edaran yang sifatnya sekadar imbauan. Pergub nantia juga bisa dijadikan sebagai indikator kinerja kabupatan/kota sehingga setiap tahun bisa dicek-silang bagaimana kinerja tiap daerah.
Saat pertemuan, Nur khasanah selaku pimpinan rombongan mengatakan, Komisi E berusaha memberikan bantuan dan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan kesehatan mengenai ODF dan BABS ini, karena peningkatan kesehatan merupakan prioritas.
“Kesadaran masyarakat tentang sanitasi memang perlu didorong, karena di Brebes ini masuk dalam zona merah. Komisi E di sini sangat peduli sekali terhadap pembuatan jamban di daerah-daerah,” tambahnya
Kepala Dinas Kesehatab Brebes, Sri Gunadi Parwoko membenarkan adanya persoalan mengenai ODF dan BABS. Namun sampai saat ini Brebes masih membutuhkan banyak perhatian dan bantuan dari Pemprov agar permasalahan sanitasi bisa terkurang.
“Selama ini ada 5 dari 21 pewirausaha aktif yang membantu kami untuk pembuatan jamban-jamban itu. Perkembangannya sampai sekarang sudah 68% dari total wilayah kami. Dan dari Puskesmas juga sangat membantu percepatan peningkatan akses sanitasi di wilayah kerja Puskesmas itu sendiri,” tambahnya.
Sedang Bupati Brebes Idza Priyanti menambahkan kedatangan Komisi E ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang ada dan mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. selanjutnya bisa berkoordinasi untuk mengatasi permasalahan sanitasi ini.(jwn01)
