Ketua Lembaga Riset CISSReC, Pakar Keamanan Cyber dan Komunikasi
SEMARANG, Jowonews.com– Peringatan dini akan lemahnya keamanan cyber Indonesia telah dirasakan pemerintah dan masyarakat. Web Kemenko PMK revolusimental.go.id diketahui tak bisa diakses bahkan hanya menggunakan worpress dan sharehosting.
Masyarakat sendiri diresahkan oleh banyaknya kasus pembobolan ATM dan pencurian kartu kredit semakin marak belakangan ini. Bahkan banyak warga negara asing menjadikan Indonesia sebagai lokasi melakukan kejahatan cyber.
Di sela-sela Stadium Generale Gran Opening Riset FST UNDIP Sabtu (5/9), pakar kemanan cyber Pratama Persadha menyampaikan bahwa perhatian pemerintah perlu ditingkatkan terkait keamanan cyber. Menurutnya selama ini masyarakat terkesan dibiarkan tanpa edukasi dan perlindungan.
“Bila ada nasabah dijebol ATM dan kartu kreditnya, seringkali mereka malah disalahkan. Padahal kurangnya perhatian dan edukasi menjadi factor utama. Dalam hal ini perbankan dan pemerintah harus memperkuat edukasi dan perlindungan pada masyarakat,” jelasnya.
Pratama sendiri melihat bahwa pemerintah juga masih sangat banyak kekurangan dalam memperkuat keamanan cyber. Situs pemerintah yang tidak standard an bahkan memakai hsting bersama web tidak jelas.
“Pemerintah kita sendiri masih sangat banyak kekurangannya. Dari mulai web sampai sistem seperti e-KTP banyak sekali celah. Nantinya masyarakat yang akan menerima banyak kerugian karena informasinya bebas diakses oleh pihak yang tidak berwenang,” terang mantan ketua tim IT Kepresidenan ini.
Yang menjadi perhatian serius adalah e-Government Indonesia yang dibangun di luar negeri, Singapura. Konsekuensinya adalah pemerintah maupun lembaga terkait akan sulit atau dipersulit mengakses bila ada masalah terkait e-Government.
“Jaman dahulu intelejen asing sulit mendapatkan informasi kita karena harus masuk dan menyamar. Kini malah kita yang langsung menaruh rahasia dan informasi penting negara di luar negeri,” tegas Pratama.
Ditambahkan Pratama, agar pembangunan terkait infrastruktur cyber dan keamanannya bisa berjalan selaras, dibutuhkan lembaga yang fokus menjaga wilayah cyber Indonesia. “Kita berharap agar Badan Cyber Nasional segera terbentuk dan bisa memberikan arahan pada seluruh instansi pemerintah maupun swasta untuk membangun sistem dan infrastruktur cyber yang terarah serta aman,” terangnya. (JN03)
