SEMARANG, Jowonews.com – Pendaftaran bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati di DPD PDIP Jateng dalam rangka pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini sudah ditutup, Senin (4/5) kemarin ,pukul 16.00. Pengambil formulir ternyata didominasi oleh tokoh di luar partai tersebut.
Wakil Ketua DPD PDIP Jateng Abang Baginda mengatakan, tercatat ada 17 orang mengambil formulir pendaftaran. Dari jumlah itu, 11 orang adalah pendaftar dari luar PDIP alias non kader. Sehingga hanya 6 orang yang kader PDIP.
“Memang kami membuka kesempatan kepada siapa saja untuk mendaftarkan diri ke sini. Ternyata yang mendaftar lebih banyak dari luar kader. Ke-17 orang, mendaftar untuk pilkada di Wonosobo, Kendal, Blora, Sukoharjo, Purworejo, Boyolali, Rembang, Klaten, Kebumen,” katanya tadi sore.
Dari 17 orang itu, sebanyak delapan orang mendaftar untuk posisi bupati, sisanya mendaftarkan untuk wakil bupati. Ketujuh orang yang mendaftar bupati yaitu, Wiratno SH (Kendal), Agus Purwanto (Boyolali), Slamet B Hartanto (Wonosobo), Agus Tri Raharjo (Sukoharjo), Gunawan Setiadi (Blora), Sugiarto (Boyolali), Fathan Harun (Purworejo) dan M Zaenal Abidin (Rembang).
“Latar belakang mereka yang mendaftar bupati berbeda-beda. Misal, Waratno adalah TNI. Agus Tri Raharjo ini adiknya dalang Ki Anom Suroto. Fathan Harun ini, PNS di Kementrian Dalam Negeri. Agus Purwanto, Wakil Bupati Boyolali,” terangnya.
Menurut Baginda, ke-17 orang itu sejauh ini baru mengambil formulir. Ada yang mengambil sendiri, namun juga ada yang diwakilkan. Untuk pengembalian formulir pendaftaran berikut lampiran persyaratannya paling lambat tanggal 7 Mei mendatang. “Ada 17 poin yang harus dipenuhi bakal calon.Tidak pernah dijatuhi hukuman penjaran, yang tuntutannya lebih dari lima tahun,” katanya.
Wakil Sekretaris A Ridwan menambahkan, bagi mereka yang mengembalikan formulir pendaftaran lengkap dengan persyaratanya, maka akan mengikuti tes wawancara bersama para balon yang mendaftar di DPC-DPC,yaitu pada tanggal 8 sampai 10 Mei mendatang. “Hasil tes wawaancara akan diserahkan ke DPP. Rekomendasi yang mengeluarkan DPP,” kata anggota Komisi C ini. (JN01)
