Jowonews

Bangun Infrastuktur Jateng Bagian Selatan, Pemerintah Akan Tambah Anggaran

jalan magelang rusak. (Foto : magelang online)
Pembangunan Infrastuktur Jateng. (Foto : Pemprov Jateng)
Pembangunan Infrastuktur Jateng. (Foto : Pemprov Jateng)

Semarang, Jowonews.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum berencana menambah besaran anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di jalur selatan Jawa untuk pemerataan dan pengembangan perekonomian.

“Kami akan menaikkan anggaran untuk pembangunan di jalur selatan Jawa mungkin 10-15 persen sehingga total menjadi sekitar Rp360 miliar,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Herdiyanto W. Husaini di Semarang, Selasa (25/8) kemarin.

Hal tersebut disampaikan Herdiyanto pada seminar dengan tema Pengembangan Jalan Nasional, Integritas Infrastruktur Transportasi Pantura Jawa untuk Mendukung Peningkatan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia di Patra Jasa Convention Hotel Semarang.

Ia menjelaskan bahwa anggaran pembangunan jalan di Provinsi Jawa Tengah saat ini masih diprioritaskan untuk wilayah pantai utara Jawa. Menurut dia, diprioritaskannya anggaran pembangunan untuk jalur pantura itu bukan tanpa alasan, sebab infrastruktur jalan dibutuhkan untuk menopang pembangunan perekonomian.

“Kendati demikian, pembangunan memang harus menyeluruh karena infrastruktur jalan menjadi penyokong perekonomian dan jika ketimpangan ini terlalu besar, maka akan mempengaruhi mekanisme pasar dalam produksi serta industri,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang membuka seminar itu mengatakan bahwa seharusnya pemerintah pusat tidak memprioritaskan suatu pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tertentu, tetapi harus menyeluruh. “Kalau bicara pembangunan infrastruktur jalan, saya ingin menyeluruh, sebab kalau wilayah pantura terus yang diperhatikan, nanti (Pulau Jawa) bisa miring,” katanya.

Ganjar mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang menjadi penyebab kondisi infrastruktur jalan di Jateng belum sebagus dengan provinsi lain. “Ketiga penyebab itu adalah mental dan moral pelaksana pekerjaan jalan, kebijakan pemangku kepentingan, dan pilihan tekonolgi pembuatan jalan yang harus disesuaikan dengan kondisi geografis di masing-masing daerah,” pungkasnya. (JN03)

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Baca juga berita lainnya...