Semarang, Jowonews.com – Program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) pada tahun 2014 ternyata tidak merata. Bahkan bisa dibilang jomplang pada daerah-daerah tertentu saja.
Sehingga banyak pihak menuding pemprov Jateng dibawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, tidak adil. Pemprov dianggap hanya memperhatikan kabupaten/kota tertentu.
“Itu namanya tidak adil. Seharusnya bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diberikan secara adil. Saya heran kenapa bisa begitu,” ungkap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) H Boyamin Saiman, Kamis (23/10).
Penilaian itu memang tidak sepenuhnya salah. Pasalnya, banuan keuangan yang diberikan pemprov kepada kabupaten/kota ternyata memang tidak merata dan fokus pada kabupaten/kota tertentu.
Berdasarkan buku Perubahab APBD 2014 halaman 1.646 dengan kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.7, bantuan keuangan dari prov kepada kab/kota Jumlahnya mencapai Rp 2.899 T.
Rinciannya pada anggaran murni tahun 2014 Rp 2.060 T, anggaran perubahan Rp Rp 2.899 T. Sehingga mengalami kenaikkan mencapai Rp 839 M.
5 kabupaten/kota yang memperoleh bantuan terbesar secara berurutan adalah Kab Demak. Pada anggaran murni memperoleh Rp 89,711 M, sedangkan pada anggaran perubahan menjadi Rp 203,592 M. Sehingga mengalami kenaikan Rp 113,880 M.
Kabupaten Rembang pada anggaran murni mendapatkan Rp 85,097 M, pada anggaran perubahan menjadi Rp 135,730 M.
Kabupaten Kebumen pada anggaran murni dapat Rp75,474 M, pada anggaran perubahab menjadi Rp 129,144 M. Itu artinya naik Rp 53,670 M. Kabupaten Pati pada anggaran murni mendapat Rp 89,955 M. Pada anggaran perubahan menjadi Rp 102,397 M atau naik Rp 12,442 M.
Untuk Kabupaten Brebes Rp 93,513 M, pada anggaran perubahan menjadi Rp 100,666 M. Artinya mengalami kenaikan Rp 7,153 M.
Ironisnya, disaat daerah-daerah lain memperoleh bantuan keuangan melimpah, Kota Magelang ternyata hanya mendapat bantuan Rp 17,427 M. Rinciannya pada anggaran murni tahun 2014 hanya mendapatkan Rp 7,678 M. Sedangkan pada anggaran perubahan menjadi Rp 17,427 M.
Meski bantuan keuangan untuk Kota Magelang mengalami kenaikan Rp 9,749 M dari anggaran murni, bantuan keuangan yang didapat Kota Magelang sesungguhnya adalah yang paling rendah dibanding kabupaten/kota se-Jateng.
Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo ketika dikonfirmasi fakta itu malah minta wartawan menanyakan kepada anggota DPRD Jateng. “Coba anda tanya DPRD,”pintanya.
Mendapat jawaban seperti itu, Jateng Pos pun menyampakan pasti akan melakukan konfirmasi kepda anggota DPRD Jateng. “Pasti saya tanyakan pada dewan pak. Tapi menurut pak gubernur sendiri bagaimana,”tanya Jateng Pos lagi pada gubernur melalui sms.
Jawaban gubernur ternyata sangat mengejutkan sekali. Gubernur menyampaikan ada yang keliru dalam pembahasannya. “Ada yang keliru dalam model pembahasan. Sehingga hasilnya njomplang,”tegasnya.
Selanjutnya ketika didesak apakah ada permainan di dewan?. Gubernur tidak mau menjawab pasti dan hanya menyampaikan “Lha sampeyan (anda-red) kan pernah (menjadi) dewan,”pungkasnya.
Plt Sekda Jateng Sri Puryono saat dikonfirmasi kenyataan itu mengakui kesalahan pemprov. Menurutnya, pengalokasian bantuan keuangan dari provinsi kepada kabupaten/kota pada tahun 2014 merupakan kekhilafan.
“Kita akui itu adalah kekhilafan mas. Kedepan akan kita perbaiki,”akunya.
Namun demikian, saat diminta penjelasannya terkait maksud pengakuan kekhilafan, Sri Puryono tidak mau menjelaskan lebih jauh.(Udi)
