Semarang, Jowonews.com – Bantuan keuangan dari pemprov Jateng kepada kabupaten/kota yang nilainya sangat besar patut diduga sebagai siasat baru gubernur dan anggota DPRD Jateng untuk mengeruk uang rakyat. Tujuannya tentu demi kepentingan kelompok.
Sinyalemen itu diungkapkan Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Muhith Harahap, SH. MH. “Bankeu itu kan siasat baru untuk mengeruk uang APBD,”tegasnya, Jumat (31/10).
Gubernur dan anggota DPRD Jateng belajar dari pengalaman kasus bansos yang dianggarkan di APBD Jateng. Dimana dalam penyaluran bansos, ada beberapa orang yang jadi korban karena ketahuan motong dana bansos. Sehingga seharusnya perlu dicari cara lain.
Dipaparkannya, bankeu itu jelas kesepakatan antara gubernur Jateng dengan DPRD Jateng. Sebab kalau salah satu pihak tidak mau, mustahil bankeu dianggarkan di APBD Jateng.
Oleh karena itu, penegak hukum harus komprehensif melihat kasus ini. “Eksekutif dan legislatif pasti punya kesepakatan bersama soal bankeu ini,”katanya.
Kalau ada penyimpangan bankeu, maka dua pihak itu hrs turut serta bertanggung jawab. (JN01)
