SOLO, Jowonews.com – Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berjuang memberantas korupsi, namun pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) masih marak. Karenanya, pengawasan oleh semua pihak harus diperkuat dan ditingkatkan agar penyimpangan yang dilakukan pejabat-pejabat daerah atau pemerintahan lainnya dapat ditekan.
“Judulnya simpel saja, yakni ‘ilmu tobat’. Jadi kalau bapak ibu sebagai Satpol PP melakukan law enforcement dan bertemu masyarakat untuk menegakkan perda, maka bapak-ibu jangan kaget. Dan bukan tidak mungkin juga menjadi target suap,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberi sambutan dan pengarahan pada Rapat Koordinasi Sinergitas Penegakan Peraturan Daerah dan Ketentraman Ketertiban Umum di Jateng, di Hotel Swiss-Belinn Saripetojo, Surakarta, baru-baru ini.
Dalam rakor bertema “Sinergitas untuk Meningkatkan Pelayanan Publik” itu, gubernur mengaku bangga atas prestasi yang diraih Pemprov Jateng yang dinobatkan KPK sebagai provinsi pengendali gratifikasi terbaik. Namun, tidak lama kemudian harus menahan malu dan kecewa terkait beberapa kejadian operasi tangkap tangan di Kabupaten Kebumen dan Klaten.
“Itu kejadian ‘menarik’ buat saya. Yang di Kebumen misalnya, OTT terjadi setelah sehari sebelumnya TOT antikorupsi dilakukan. Maka ketika kita akan menegakkan peraturan dan berbicara tentang Perda, sebenarnya kita berbicara ke dalam dahulu, bertobat,” sorotnya.
Pada rakor dan dialog yang dihadiri 35 kepala Satpol PP kabupaten dan kota se-Jateng itu, gubernur mengingatkan agar semua pihak, termasuk Satpol PP mewaspadai tindak korupsi maupun suap yang bisa terjadi di mana pun. Apalagi KPK sedang membidik sejumlah pejabat beberapa daerah di Jateng karena terlibat melakukan tindak pidana korupsi.
Memang, katanya, saat pengangkatan para pejabat disumpah dengan kitab suci masing-masing. Tanda tangan pakta integritas sudah dilakukan, dan training of trainers antikorupsi juga telah diselenggarakan tapi praktik jalan terus. Bahkan modus suap kian beragam, mulai dari tunai, ijon, hingga kredit bank.
“Saya ingatkan lagi, kayaknya Jateng belum selesai. Meskipun ada beberapa daerah lain tetapi Jateng juga masih diintip oleh KPK. Saya khawatir peringatan ini diabaikan. Saya harus siap-siap untuk malu lagi atas tindak suap atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Jateng,” tegas Ganjar.
Sementra itu, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Drs Sinoeng Noegroho Rachmadi MM menambahkan, meskipun sebagian besar pejabat di lingkungan Satpol PP diisi orang baru, namun pelayanan Satpol PP tetap berjalan dengan baik. Semua siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati, menjadi bagian dari sistem birokrasi yang humanis, edukatif, dan melayani, serta berada bersama untuk masyarakat. (jn03)
