KUDUS, Jowonews.com-Ekonomi kerakyatan adalah fondasi ekonomi nasional. Itulah kata kunci yang harus dipahami sebagai kerangka dasar penguatan kondisi perekonomian di sebuah negara, tak terkecuali di Indonesia. Mengapa? Karena jumlah yang begitu besar. Bahkan, usaha mikro menduduki lebih dari 98 persen dari jumlah total pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Mereka terbukti tangguh dalam menghadapi krisis moneter seperti yang terjadi di sejumlah negara di Asia belasan tahun silam. Ketika usaha besar keropos bahkan ambruk, usaha mikro tetap tegak berdiri. Siapa saja mereka? Itulah pelaku usaha mikro kecil yang ada di hampir seluruh wilayah negara kita, termasuk di Kudus.
Potensi yang luar biasa ini akan sangat dahsyat manakala mendapat polesan yang pas dengan dukungan yang memadai tentunya. Adalah modal usaha, kualitas produk yang dihasilkan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam menjalankan usahanya, merupakan tantangan yang harus dihadapi.
Menurut Bupati Kudus H. Musthofa, potensi yang luar biasa besar ini harus adanya kehadiran negara untuk memberdayakannya. Sebagai kepala daerah, dirinya merasa terpanggil untuk mengambil peran dalam memberdayakan UMKM sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Negara harus hadir untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan ini. Dan ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus ada sinergi dari semua pihak,” katanya dalam menerima kunjungan kerja dari Pemkab Banyumas, di Kudus, Jumat (5/8).
Tujuan akhir adalah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. untuk menuju titik ini, butuh adanya berbagai proses. Dan itu bisa benar-benar terwujud ketika adanya sinergitas dari seluruh elemen. Mulai dari pemerintah, stakeholder, dan masyarakat.
Gagasannya mengenai pemberian pinjaman (kredit) tanpa jaminan yang telah mencuri perhatian di level nasional, benar-benar ampuh dalam meningkatkan produktivitas usaha. Yaitu kredit usaha produktif (KUP). Selain itu ada kredit usaha rakyat (KUR) dan Mitra Jateng 25 yang merupakan pinjaman sejenis bagi peningkatan ekonomi kerakyatan.
”Semuanya tentu memiliki tujuan yang sama. Yaitu bagaimana para pelaku ekonomi kerakyatan yang merupakan orang-orang yang jujur ini berkesempatan menikmati pinjaman usaha dari bank,” tambahnya.
Pak Musthofa melihat adanya moral kejujuran dari pelaku usaha mikro. Ketika semua bantuan/pinjaman mendapat anggapan dari masyarakat sebagai ’hibah’, KUP hadir untuk memberikan bukti kejujuran dan mengubah mindset masyarakat, untuk lebih bertanggung jawab. Meski tanpa menggunakan jaminan apapun
”Edukasi inilah yang selalu kami kedepankan. Yaitu dengan sifat jujur dan rajin menabung setiap hari di bank. Dan pada saatnya membayar angsuran, cukup diambilkan dari tabungan ini, sehingga mereka tidak merasa mengangsur,” imbuhnya.
Dalam menerima kunjungan kerja kali ini, Pak Bupati juga menyampaikan bahwa Pemkab Kudus dan Pemkab Banyumas bisa saling memberikan informasi dan saling belajar bagi pembangunan di kedua daerah tersebut. Itu semua dalam rumah besar NKRI yang merupakan satu kesatuan untuk bersama-sama membangun negeri ini. (jn04/jn03)
