SEMARANG, Jowonews.com-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah mengendus adanya rekomendasi partai politik palsu untuk calon kepala daerah yang maju pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Teguh Purnomo mengatakan sudah mendengar rumor adanya rekomendasi partai politik (parpol) palsu tersebut.
“Kami telah menginstruksikan kepada panitia pengawas (panwas) kabupaten/kota menyelidiki hal itu (rekomendasi palsu) sampai ke DPP parpol,” katanya, Jumat (31/7).
Rumor adanya rekomendasi palsu itu, lanjut Teguh beredar di kalangan parpol di daerah, karena merasa nama calon kepala daerah yang mendapat rekomendasi dari DPP ternyata tidak sesuai dengan calon sebelumnya.
Kepada balon kepala daerah yang merasa dirugikan terhadap rekomendasi tersebut, sambung dia bisa melaporkan ke panwas kabupaten/kota setempat atau ke Bawaslu Jateng.
“Sesuai ketentuan pasangan balon kepala daerah yang merasa dirugikan terkait pilkada bisa melaporkan ke panwas,” tandas Teguh.
Dia berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota untuk mencermati masalah rekomendasi palsu ini supaya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
KPU kabupaten/kota yang saat ini sedang melakukan verfikasi berkas administrasi pendaftaran balon kepala daerah, ujar Teguh agar melakukan kroscek rekomendasi dari DPP parpol pengusung. “Jangan sampai pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember mendatang dinodai perbuatan tercelam,” harap Teguh.
Secara terpisah Ketua Desk Pilkada Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputro mendukung langkah Bawaslu melakukan penyelidikan terhadap indikasi rekomendasi palsu tersebut. “Langkah Bawaslu patut didukung agar semuanya clear agar pilkada berlangsung bersih,” tandas dia kepada Espos di Semarang.
Untuk rekomendasi balon kepala daerah dari DPP Partai Gerindra, Sriyanto menjamin tidak masalah karena dilakukan secara cermat sesuai mekanisme partai. “Kalau masalah parpol lain saya tidak ikut campur, tapi yang jelas untuk rekomendasi Partai Gerindra sudah clear,” tukas anggota DPRD Jateng ini.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah mengungkapkan pada pilkada mendatang anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) rentan terhadap praktik manipulasi data perolehan suara serta suap.
Menurut dia, berdasar pengalaman dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) legislatif sebelumnya banyak ditemukan penggelembungan perolehan suara. ”Terlebih lagi pada pilkada nanti hanya berlangsung satu putaran, calon yang meraih suara terbanyak menjadi pemenang maka peran PPK dan PPS sangat signifikan,” ungkap dia.
Sistem perekrutan anggota PPS atau PPK selama ini, sambung Abhan juga terkesan asal-asalan saja karena setiap pemilu yang menjadi anggota orang yang sama. “Dengan kondisi anggota PPS dan PPK ini rentan dimainkan oleh calon,” ujar dia.
Dia mengaku panwas mengalami kesulitan untuk mengawasi PPS dan PPK yang jumlahnya mencapai ribuan tersebut,”Kami meminta masyarakat agar ikut berperan secara aktif melakukan pengawasan pelaksanaan pilkada,” harap dia. (JN01)
