SEMARANG, Jowonews.com – Menjadi korban penggusuran proyek normalisasi Banjir Kanal Timur, paguyuban Pedagang Karya Mandiri Barito mengadu ke calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said. Mereka merupakan pengusaha mikro kecil dan menengah yang menaungi 9.000 karyawan lebih.
Yulianto, Ketua Paguyuban Pedagang Karya Mandiri, Karangtempel Semarang Timur menjelaskan bahwa pedagang yang terkumpul dalam peguyuban tersebut berjejer dari jalan Kartini sampai jalan Majapahit.
“Ini pindahan dari Tawang tahun 1985. Jumlah blok A – H 583 pelaku usaha. 9684 karyawan. Dari Semarang, Demak dan Kendal,” kata Yulianto, Selasa (3/4).
Terkait proyek normalisasi BKT, Yilianto menjelaskan pihaknya tidak menolak, namun pihaknya minta adanya proses rembugan yang intensif.
“Pak Dirman, karena kami ini jadi korban. DED dan AMDAL kami tidak tahu. Kalau pun dipindah, jika tidak sesuai dengan yang selama ini kami jalankan ini akan mematikan usaha mikro kecil dan menengah. Juga dari pelanggan. Mohon dorongan moril dan politis. Kami ingin ini ditata dan dirapikan,” tandasnya
Selain itu, Yulianto juga mengatakan pihaknya punya usulan DED banjir kanal timur. Menurutnya, BKT merupakan fasilitas umum dan pengusaha sangat mendukung untuk dijadikan destinasi wisata air.
“Tapi PKL Barito juga menjadi destinasi perdagangan yang sangat besar, maka harus ditata dan dimodernisasi,” katanya.
Usai memaparkan pemikirannya, Yulianto didampingi ratusan pengusaha mengajak pasangan Ida Fauziah dalam Pilgub tersebut mengecek langsung lokasi proyek.
Sudirman Said menandaskan bahwa peristiwa yang ada di BKT ini menjadi sejarah.
“Karena ditunjukkan realita betapa rakyat Jawa Tengah sangat tangguh. Karena bertahan hidup dengan usaha sendiri tanpa bergantung dan tidak meminta uang pada pemerintah. Ini adalah pelaku-pelaku ekonomi garda terdepan,” katanya.
Menurut calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 tersebut Ini bukan hal yang rumit, tapi persoalan yang sederhana. Karena kebijakan dan keputusan yang baik itu akan mendengarkan konstituen, mendengarkan rakyat.
“Pedagang ini tidak menghalangi proyek BKT, bahkan mendorong dan membantu realisasi. Saya melihat tadi, lahannya masih sangat luas. Ini cantik sekali DED yang disiapkan paguyuban. Paguyuban malah sudah mencari solusi,” katanya.
Dia juga menegaskan, proyek BKT tersebut merupakan wewenang BBWS yang di bawah naungan pemerintah provinsi, sementara pengosongan lahan pengusaha adalah wewenang walikota Semarang.
“Jika saya jadi saya akan ajak ngobrol walikota, Mas wali, ini rasanya ko begini. Dialog dengan baik, yang penting rakyat yang sudah mandiri ini harus ditopang,” tandasnya.
Tugas pemerintah itu, lanjutnya, adalah memperhatikan yang bawah agar naik. Menurutnya jika pemerintah punya kewajiban melahirkan enterpreuner baru, yang sudah jalan harus dibantu, bukan justru direcoki?
“Yang penting dalam mencari solusi harus mementingkan masyarakat banyak. Itu tidak sulit, persoalannya mau mendengarkan rakyat tidak?” Katanya. (JWN3)
