SUKOHARJO, Jowonews.com — Komisi A DPRD Jawa Tengah menemukan permasalahan bimbingan teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Klaten dan Sukoharjo dalam kunjungan dua hari (17-18/3/2019).
Sekretaris Komisi A, Ali Mansyur menekankan agar setiap KPU daerah menyelenggarakan bimbingan teknis di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke bawah. Hal tersebut dimaksudkan agar terjadi pemahaman yang lebih komprehensif untuk pelaksanaan Pemilu 2019.
“Bimtek itu nantinya untuk menjadikan kesepahaman antara PPS yang baru direkrut dan incumbent. Karena di setiap daerah banyak yang muka baru, maka dari itu proses pemahaman pelaksanaan teknis dilapangan bisa langsung dimengerti para PPS yang baru,” tambah Ali.
Ketua KPU Klaten Kartika Sari Handayani menyatakan, bimtek PPS di daerah belum dianggarkan, karena masih dalam uji dan revisi di tingkat pusat. Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda.
“Hal tersebut merupakan problem nasional, karena item-itemnya masih direvisi di tingkat pusat. Harapan kami di daerah, semoga ke depan akan diadakan bimtek tersebut, karena sangat bermanfaat untuk mempercepat kesiapan penyelenggara di tingkat PPS ke bawah.”
Dalam hal persiapan logistik, KPU Klaten sudah menerima tiga surat suara yaitu Pilpres, DPD, dan DPR. Sedangkan sisanya akan berangsur dikirim minggu depannya. Sementara untuk KPU Sukoharjo masih 2 surat suara untuk Pemilihan Presiden dan DPD.
Sementara dalam proses sosialisasi, KPU sudah secara resmi membentuk Relawan Demokrasi Pemilu Serentak untuk Pemilu 2019 seluruh Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar setiap Kab/Kota dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan menurunkan angka suara yang tidak sah.
Para sukarelawan bertugas turun ke wilayah sebarannya untuk menyosialisasikan kepada masyarakat tentang apa yang telah dijalankan oleh KPU Kab/Kota, serta menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Selain itu, untuk membantu menginformasikan kepada masyarakat terkait waktu penyelenggaraan pemilu 2019 di tingkat bawah.
Dengan adanya Relawan Demokrasi, Komisi A berharap KPU di daerah dapat meningkatkan partispasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya pada 17 April 2019 mendatang.
“Komunikasi dan koordinasi yang baik antara KPU dan Bawaslu sangat penting, sehingga kerja sama tersebut dapat membuat masyarakat semakin percaya pada penyelenggara Pemilu demi kesuksesan bersama,” tutup Sekretaris Komisi A Ali Mansyur. (adv)
