SEMARANG, Jowonews.com – Kegiatan proses belajar mengajar di sekolah madrasah di Jawa tengah terancam terhenti, menyusul belum cairnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ribuan madrasah pun kini tak berdaya atas kondisi ini.
Seharusnya tahun ini BOS sudah harus cair pada Februari kemarin. Namun pada kenyatanya sampai sekarang ini belum juga bisa dicairkan.
“Banyak kepala madrasah yang mencari pinjaman kesana kemari, bahkan ada yang pinjam tabungan siswa, kas yayasan, sampai jual apa saja untuk mencukupi kebutuhan operasional madrasah,” kata Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Moh Zen ADV, kemarin.
Diketahui, dana BOS tahun ini untuk SD/MI naik dari Rp580 ribu menjadi Rp700 ribu per siswa, SMP/MTs dari Rp.710.000 menjadi Rp 1 juta. Sedangkan untuk SMA/MA dari Rp1 juta menjadi Rp1,2 juta.
Menurut politisi dari PKB ini, dampak molornya pencairan dana BOS di Madrasah, banyak guru honorer atau wiyata bakti yang sampai sekarang belum digaji. Pembelian buku-buku pelajaran, keperluan kegiatan kesiswaan juga terhambat.
“Informasi yang masuk ke saya, hal ini disebabkan karena untuk pencairan BOS ada perubahan dari akun 57 ke akun 52, sehingga mengganggu secara administratif dalam laporan. Meskipun dana sudah ada, tahun lalu BOS langsung dicairkan baru ada LPJ, namun tahun ini ada LPJ dulu baru BOS dicairkan,” terangnya.
Kebijakan membuat LPJ, menurut Zen, adalah tidak tepat bila paksakan. Karena madrasah akan kesulitan membuat LPJ tanpa dasar dan fakta kebutuhan yang jelas. Apalagi, belakang berkembang wacana dana BOS akan ditransfer langsung ke rekening orang tua murid, bukan ke rekening sekolah.
“Kalau ditransfer ke rekening orang tua, saya kira justru malah menyalahi esensi BOS itu sendiri yang sesungguhnya BOS adalah untuk kebutuhan operasional sekolah, bukan operasional orang tua murid,” katanya.
Ia menuturkan, harus dibedakan antara BOS dengan BLT. Mensikapi kondisi seperti ini, Kementerian Agama dan Dirjen Keuangan, dan semua pihak yang memiliki otoritas kebijakan, termasuk Persiden, dimohon untuk segera mengambil keputusan secepatnya. Ini agar proses KBM tidak terganggu.
“Kasihan masyarakat yang sudah dengan sungguh-sungguh membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa harus “gulung koming” membantu kebutuhan operasional sendiri,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng Joko Purnomo mengatakan, kehadiran dana BOS memang sangat dinanti oleh pihak madrasah. Bahkan tidak hanya madrasah, namun juga seluruh kepala sekolah semuanya. Karenanya, selama ini dana BOS memang menjadi andalan mereka untuk memenuhi biaya operasional sekolah. “Pencarian BOS tidak boleh ditunda-tunda. Kasihan pihak sekolah,” tandas politisi PDIP ini. (JN01)
