KUDUS, Jowonews.com – Selasa (18/10) petang, ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih bersama belasan pengurus lainnya ditemui oleh Bupati Kudus Musthofa Wardoyo.
Menurut Titi, bupati Kudus ini mampu memberikan solusi permasalahan tenaga honorer di Kudus. Yaitu dengan memberikan honor senilai UMK dan adanya jaminan kesehatan/tenaga kerja.”Untuk itu, kami serahkan surat mandat untuk keperluan itu ke beliau pak Bupati,” kata Titi.
Disampaikan Titi, jumlah tenaga honorer K2 secara nasional mencapai 439 ribu lebih dan belum ada kejelasan nasib. Termasuk solusi jangka pendek yang diberikan Pak Musthofa untuk honorer di Kudus belum banyak diikuti daerah lain.
Titi menambahkan, pihaknya telah berjuang secara maksimal, agar para honorer K2 dapat sepenuhnya diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara bertahap selama 3 tahun tanpa adanya batasan usia. Itulah yang disampaikannya pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI dan Kemenpan-RB, pada 10 Oktober 2016 lalu.
Sementara, payung hukum yang ada saat ini tak memungkinkan untuk itu. Sehingga, diperlukan revisi UU No 5/2014 tentang ASN. Agar mereka bisa terakomodasi diangkat menjadi CPNS. ”Pada prinsipnya legislatif sudah menyetujui, hanya tinggal bagaimana eksekutif, dalam hal ini Presiden untuk mengambil keputusan,” lanjutnya.
Sementara itu, Musthofa mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan Pemkab Kudus untuk memberikan gaji tenaga honorer K2 sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) dan diberikan jaminan kesehatan dalam BPJS kesehatan/BPJS tenaga kerja.”Ini adalah kebijakan Pemkab Kudus yang merupakan solusi jangka pendek untuk mengerek kesejahteraan para honorer,” jelasnya.
Adapun, solusi jangka pendek yang telah dilakukan ini akan disampaikannya di hadapan Presiden. Menurutnya, mereka adalah para abdi negara harus mendapat penghargaan dan kepastian. Karena pengabdian mereka yang sudah bertahun-tahun.”Saya akan sampaikan kondisi riil di daerah. Sehingga nantinya ada keputusan yang terbaik,” tutupnya. (jn03)
