SEMARANG, Jowonews.com – Buruknya pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Jawa Tengah terus mendapatkan sorotan dari kalangan masyarakat. Elemen masyarakat yang menamakan dirinya Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Lintas Serikat Buruh (OMSLSB) Jateng mengadu ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Jateng terkait buruknya pelayanan BPJS tersebut, Jumat (16/9/2016) di Kantor DPRD Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang.
Lilis, salah satu anggota koalisi tersebut menyebut salah satu kekurangan yang harus segera ditutupi oleh pemerintah adalah persoalan kekurangan alat-alat fasilitas kesehatan (Faskes). Dirinya yang merupakan pasies penyakit Hepatitis C mengisahkan bahwa akibat peralatan yang kurang, dirinya pernah antri untuk melakukan kemoterapi hingga 100 hari.
“Saya adalah pasien Rumah Sakit Moewardi Surakarta, karena alat kemoterapi terbatas, saya terpaksa antri 100 hari, padahal untuk kemoterapi saya harus rutin setiap bulan, ini kan perlu segera diselesaikan, agar kedepan para pasien peserta BPJS tak merasa dirugikan,”ujarnya.
Beruntung, kata Lilis, dirinya masih bisa melakukan aktivitas pengobatan terhadap penyakit kanker yang dideritanya setelah dirujuk ke RS Jebres. “Alhamdulillah saya masih hidup dan bisa bertemu dengan bapak-bapak (anggota DPRD-red), tentu kondisi ini perlu segera diselesaikan,”tandasnya.
Selain masalah kurangnya alat kesehatan, Koalisi OMSLB menyebut setidaknya ada dua permasalahan mendasar yang sangat urgen untuk segera diselesaikan oleh pemerintah.
“Yaitu persoalan dokter keluarga untuk pasien BPJS, dimana terdapat beberap kasus, seperti waktu buka praktik tak maksimal, dokter spesialis tidak stand by, obat sering kosong dan terbatasnya kamar untuk pasien BPJS,”ujar Jumali, perwakilan dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng.
Untuk itu, Jumali meminta kepada DPRD untuk melakukan beberapa langkah yang direkomendasikan ke pemerintah. “Kami meminta ada formulasi regulasi yang mengatur kinerja tenaga kesehatan, selain itu kami berharap bawa adanya aturan tegas mengenai JKN kepada rakyat,”tegasnya.
Ia juga meminta kalangan dewan untuk merekomendasikan penambahan anggaran penambahan fasilitas dasar kesehatan dan peningkatan kapasitas petugas kesehatan. “Kami juga berharap ada jalur koordinasi yang jelas dengan BPJS dan tertuang dalam nota kesepahaman, di sisi lain kami berharap pemerintah terus menggencarkan upaya integrasi program Jamkesda ke Jamkesnas,”jelas Jumali.
Menanggapi aduan dari masyarakat tersebut, anggota Komisi E DPRD Jateng yang juga Ketua F-PKS, Karsono menyebut bahwa pihaknya terus mendorong beberapa usulan tersebut agar dieksekusi. “Sebagai contoh, kami terus mendorong agar di Puskesmas ada peningkatan dari rawat jalan menjadi rawat inap, kemudian kami juga terus mendorong agar ada peningkatan tipe RS, dari yang semula tipe C menjadi tipe B, artinya kita dorong Pemprov tingkatkan kualitas pelayanan,”katanya.
Terkait persoalan dokter yang masih ada permasalahan, Karsono menyampaikan hal tersebut akan segera disampaikan ke pihak terkait untuk dijadikan bahan evaluasi. “Akan kami coba komunikasikan terkait dengan dokter keluarga, harua ada aturan tentang jam praktek diluar tanggungjawab sebagai dokter,”pungkas Karsono.
Dalam pertemuan dalam rangka hari aspirasi PKS Jateng tersebut, turut hadir sejumlah anggota DPRD dari F-PKS Jateng, diantaranya Karsono, Amir Darmanto, Ikhsan Mustofa, Riyono, Jasiman, Hadi Santos dan Rusman. Sementara dari unsur koalisi turut hadir dari berbagai elemen diantaranya SPN, Serikat Pekerja Indonesia (SPI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). (jn03)
