JAKARTA, Jowonews.com – Sejak dilantik menggantikan Indroyono Soesilo sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pertengahan Agustus lalu, sosok kontroversial Rizal Ramli sudah menjadi sorotan bagi semua mata.
Melalui jurus “Rajawali Ngepret”, Rizal memberi serangan efek kaget kepada para birokrat sebagai solusi “out of the box” yang dinilai dibutuhkan untuk membenahi Indonesia.
“Rajawali kan kukunya tajam. Dia biasa terbang di dunia bebas. Dia bawa angin dari luar yang lebih kuat. Ia bawa ke dalam, lalu ia kepret,” ujarnya menjelaskan makna jurus andalannya itu.
Kepretan kontroversial, langsung dilancarkan mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu pada hari serah terima jabatan, Kamis (13/8). Ia lantang mengungkapkan rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia tak menguntungkan.
Ia juga menyebut program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW tidak realistis untuk dicapai dalam lima tahun.
Beberapa waktu kemudian, dalam rapat bersama PT PLN (Persero) dan Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM, Rizal mengemukakan hanya sekitar 16.000-18.000 MW lah yang menurut kajian pihaknya yang mungkin untuk dibangun hingga kurun waktu 2015.
Kala itu, ia beralasan jika pembangkit listrik 35.000 MW selesai dalam waktu lima tahun, maka PLN akan mengalami kelebihan tenaga listrik sebesar 21.000 MW.
Kelebihan pasokan listrik akan memaksa BUMN listrik itu harus membeli listrik dari swasta tak kurang dari 10,763 miliar dolar AS per tahun yang pastinya akan membebani keuangan perseroan.
Masih soal listrik, Rizal juga sempat menciptakan kontroversi terkait penggunaan token listrik yang merugikan rakyat karena besarnya biaya administrasi.
Ia menyebut dari pembelian pulsa listrik sebesar Rp100.000, listrik yang didapat hanya sekitar Rp73.000 sehingga ditengarai ada praktik mafia.
Tak pelak, pernyataan tersebut menimbulkan pro dan kontra. Pro karena nyatanya sistem token pulsa listrik memang sejak awal dinilai terlalu memaksakan dan kontra karena pada dasarnya dalam pulsa Rp100.000 listrik yang didapat ada dalam satuan kWh, bukan rupiah.
Rizal juga sengit “mengepret” Pelindo II, karena menurutnya mengambil keuntungan dalam bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok yang dalam beberapa waktu terakhir mencapai hingga 10 hari.
Waktu bongkar muat yang lama diduga kuat menyumbang hambatan dalam sistem logistik nasional, yang kemudian mengganggu perekonomian dan daya saing Indonesia.
Puncaknya, ia mendatangi Pelabuhan Tanjung Priok dan membor jalan beton yang menutup jalur rel kereta barang di pelabuhan tersebut.
Membuka kembali akses kereta barang pelabuhan, serta memangkas sejumlah perizinan ekspor impor melalui koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga, diharapkan bisa menekan “dwelling time” menjadi 3-4 hari sesuai instruksi Presiden Jokowi.
Rizal Ramli, yang sejak muda dikenal vokal dan kritis itu memang mengaku akan terus konsisten untuk bersikap kritis, meski kini masuk dalam jajaran pemerintahan.
Ia juga tak ragu untuk mengungkapkan pendapat jika merasa tidak berkenan dengan kebijakan yang ada atau kepada pihak tertentu, dengan jurus “Rajawali Ngepret” miliknya.
Meski membawahi empat kementerian, yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian ESDM, hubungan Rizal dengan menteri-menteri di bawah koordinasinya tidak bisa disebut harmonis.
Ia, bahkan bisa dihitung dengan jari, hanya beberapa kali berada dalam satu kesempatan dengan Menteri ESDM Sudirman Said.
Sejak awal menjabat, hanya Sudirman lah menteri di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman yang hampir selalu absen dalam rapat koordinasi.
“Jangan sering-sering lah,” ucap Rizal dalam acara sertijab menyindir ketidakhadiran Sudirman Said saat sertijab.
Semakin lama, hubungan keduanya semakin memanas. Terlebih ketika polemik mengenai pengelolaan tambang emas Freeport mulai mengemuka.
Rizal berulangkali menyebut seorang pejabat, yang tampak jelas tertuju pada Sudirman Said, sebagai pihak yang dinilai punya kepentingan tersendiri dan telah melakukan negosiasi tertentu dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
“Ada pejabat yang kepengen 10 tahun sebelum habis sudah diputuskan. Pejabat tersebut enggak ngerti teknis negosiasi. Kita harus paham, makin kepepet, ‘bargaining position’ (posisi tawar) kita makin tinggi sehingga kita bisa dorong ‘term’ kontrak yang lebih baik buat bangsa,” ujarnya.
Ciptakan Kegaduhan
Sebagai pembantu Presiden, Rizal memang tidak bisa semaunya bertindak dan melancarkan serangan. Meski acap melontarkan kritikan, bukan sekali-dua kali ia bisa berada di atas angin.
Pasalnya, sejak awal, Rizal sudah membuat panas telinga sejumlah pihak, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang disebutnya secara blak-blakan berada di balik megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW.
Ia bahkan menantang Wapres JK untuk membahas proyek listrik yang dinilainya tidak realistis itu di depan umum.
Presiden Jokowi pun, lantas mengingatkan Rizal agar tidak membuat kegaduhan dan meminta jajaran menteri untuk melontakan kritikan terhadap kebijakan yang ada secara internal, bukan melalui media.
“Kalau ada koreksi kebijakan pemerintah sebaiknya disampaikan, dibicarakan di internal, bukan diumbar di media karena nanti masyarakat akan bingung,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Meski kemudian dikabarkan Rizal dan Kalla telah saling memaafkan, kegaduhan yang ditimbulkan akibat ketidakkompakan itu dinilai kalangan pengusaha dapat mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modal ke Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryani Motik menilai perbedaan pendapat antara pejabat pemerintah merupakan tanda yang buruk bagi investor karena akan menciptakan kebingungan dan keraguan.
“Itu ‘sign’ yang buruk. Misal, Pak Rizal bilang 16.000 MW, sementara Pak Jokowi, Pak JK, Menteri ESDM bilang 35.000 MW. Kalau saya jadi investor, saya bingung sebenarnya Indonesia butuh berapa? Kalau saya masuk apa akan dibeli listriknya oleh PLN?” tuturnya.
Perlahan Capai Target
Meski terkesan banyak sesumbar, hingga saat ini kinerja Rizal Ramli tidak bisa disebut nihil. Perlahan, kemampuannya untuk kuat mendorong perubahan dalam bidang pekerjaannya mulai menampakkan hasil.
Sebut saja, “dwelling time” kini telah mencapai 4,39 hari, melewati target awal yang dipatok pemerintah sebesar 4,7 hari.
Untuk pengelolaan migas, mantan Kepala Bulog itu juga keras mendorong agar pemanfaatannya bisa lebih mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia.
Sebut saja tentang pengelolaan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Maluku, yang menurut dia harus mempertimbangkan perekonomian setempat, atau terkait rencana pembangunan pipa bahan bakar minyak oleh PT Pertamina (Persero) yang lantang ditolaknya lantaran bukan proyek “darurat”.
Angin segar lain yang diembuskan Rizal yakni berada di sektor pariwisata yang tengah mengincar 20 juta kunjungan wisatawan asing hingga 2019.
Bukan sekadar mendongkrak kunjungan wisatawan asing, pengembangan pariwisata di Nusantara juga diharapkan dapat meningkatkan devisa negara menjadi 20 miliar dolar AS dengan penyerapan 7 juta tenaga kerja langsung dalam kurun waktu lima tahun.
Sepanjang menjabat selama lima bulan, Rizal telah ikut berkontribusi dalam pemberian fasilitas bebas visa kunjungan kepada 47 negara. Selanjutnya, pihaknya juga mengusulkan tambahan 85 negara lainnya untuk mendapatkan fasilitas serupa akhir 2015 ini.
Secara internal, Rizal juga terus melakukan perbaikan untuk mengembangkan kementerian yang dipimpinnya itu. Ia mampu meyakinkan wakil rakyat untuk menyetujui permohonan untuk menggandakan anggaran belanja kementerian menjadi Rp500 miliar pada 2016.
Kepretan Rizal Ramli yang kontroversial itu diharapkan tak hanya menjadi media darling semata. Pasalnya, kontribusi nyata dan koordinasi yang baik juga menjadi merupakan langkah utama untuk bisa membenahi perekonomian Indonesia. (Jn16/ant)
