SEMARANG, Jowonews.com – Proses pengucuran dana desa dari pemerintah pusat diketahui telah sampai tingkat kabupaten. Kendati demikian, hingga saat ini pemerintah belum menunjuk pendamping hingga tingkat desa. Oleh karena itu, ada wacana untuk memberdayakan mantan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
“Saat ini kami masih memverifikasi para eks PNPM untuk dimintai kesediaannya untuk menjadi pendamping dana desa. Rencana minggu ini kita kumpulkan untuk mengikuti pengakhiran program,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Provinsi Jateng Tavip Supriyanto, Ahad (28/6).
Tavip menjelaskan, dari 1116 fasilitator yang ada di Jateng, tercatat tinggal 886 yang dapat diverifikasi. Mereka akan ditanya tentang kesanggupannya menjadi pendamping dana desa.
“Kalau menyatakan sanggup berarti tidak boleh mengikuti kontrak dengan program yang lain. Mereka juga akan diminta untuk melakukan kontrak dengan Kementerian Desa,” terangnya.
Ditambahkan, dalam program ini Pemprov Jateng hanya sebagai wakil dari pemerintah pusat yang bertugas menfasilitasi program pemerintah sehingga dapat berjalan lancar. Menurutnya, setiap akhir bulan akan ada evaluasi karena mereka harus membuat laporan.
“Hal yang sama juga terjadi dengan program dana bergulir lainnya,” imbuh Tavip.
Sebelumnya, salah satu anggota Forum Civil Society Organization (CSO) Jawa Tengah Fuad Habib mendesak Pemprov Jateng untuk memberikan instruksi kepada Pemerintah Kabupaten agar segera membuat regulasi turunan sebagai syarat pencairan dana desa. Ia berharap jangan sampai uang yang telah ada itu justru tidak dapat dicairkan lantaran tidak tahu bagaimana menggunakannya.
Fuad juga meminta Pemprov Jateng memberikan pendampingan terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa. Yaitu dengan cara melatih perangkat desa sedini mungkin agar nanti pelaksanaannya berjalan lancar. “Bisa dikolaborasikan dengan Pemkab terkait supaya pendampingan berjalan optimal,” imbuh pria yang juga menjadi pengurus Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kabupaten Kebumen itu. (JN01)
