SEMARANG, Jowonews.com – Data sensus ekonomi yang diselenggarakan sekali dalam kurun waktu 10 tahun dapat dimanfaatkan oleh semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.
“Terkait dengan hasil sensus ini nantinya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus. Saat itu Presiden akan melaporkan kemajuan pemerintahannya sekaligus mengumumkan hasil sensus tersebut,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Margo Yuwono di Semarang, Jumat.
Salah satu yang disampaikan adalah berapa jumlah usaha yang ada di Indonesia saat ini mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional.
“Untuk Pemda dan Pemerintah pusat, hasil sensus ini dapat digunakan untuk merancang bagaimana membangun ekonomi ke depan melakukan kebijakan/regulasi agar ekonomi kita bagus,” katanya.
Sedangkan bagi masyarakat, BPS akan menyiapkan web-nya agar dapat diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha.
“Pada prinsipnya seluruh pihak bisa mendapatkan manfaat, pengusaha bisa menjalankan usaha lebih mudah melalui data tersebut,” katanya.
Sementara itu, Margo menjelaskan saat ini Indonesia sedang berada dalam masa keemasan. Tahun 2005-2030 dari sisi demografi Indonesia memperoleh apa yang disebut dengan bonus demografi, yaitu penduduk yang angkatan kerjanya berlimpah.
“Ini adalah masa dimana secara historis bangsa tidak akan terulang. Jadi di tahun 2030 kalau komposisi penduduk kita petakan akan menjadi bonus demografi yang akan menjadi kekuatan kita,” katanya.
Margo mengatakan, data survei nasional tersebut bisa dijadikan momentum bagaimana mengangkat ekonomi Indonesia salah satunya Jawa Tengah masuk ke dalam “middle income track” atau negara dengan pendapatan menengah.
“Kita lihat Korea, yang dalam waktu dekat sudah mampu melompat menjadi negara berpendapatan tinggi. Ini berawal dari Korea mampu membaca kekuatan ekonominya, kekuatan masyarakatnya, ke arah mana Korea ini akan dibangun. Ini berangkat dari data dan informasi yang baik,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar seluruh pihak bersinergi. Dari sisi BPS tidak boleh melakukan manipulasi data, sedangkan dari sisi masyarakat atau pengusaha juga harus memberikan data yang benar.
“Kalau tidak bersinergi maka apa yang kita lakukan ini tidak akan memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia,” katanya. (jn03/ant)
