YOGYAKARTA, Jowonews.com – Dewan Kerajinan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong para perajin batik memasang “batik mark” atau label batik sebagai penanda keaslian sekaligus pendongkrak daya saing batik Indonesia.
“Penyuluhan telah kami berikan kepada para perajin maupun konsumen untuk membedakan batik asli dan palsu melalui ‘batik mark’,” kata Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (Dekranasda DIY), Syahbenol Hasibuan di Yogyakarta, Rabu (16/12).
Menurut dia logo batik mark bertuliskan “Batik Indonesia”, perlu diperhatikan oleh konsumen karena dapat memberi kepastian hukum bagi mereka mengenai keaslian dan mutu produk batik yang akan dibeli.
Menurut dia, sosialisasi kepada masyarakat antara lain dilakukan melalui perantara industri kecil menengah (IKM) perajin batik kepada konsumen masing-masing, selain juga melalui seminar, dan bentuk sosialisasi lainnya.
“Batik mark penting diperhatikan oleh konsumen, agar mereka tidak merasa tertipu ketika memilih batik apalagi dengan batik yang dibanderol mahal,” katanya.
Ia mengatakan batik mark akan berfungsi untuk melindungi konsumen. Menurut dia, batik mark juga berperan sebagai salah satu instrumen guna mempromosikan batik Indonesia di kancah internasional.
Meski demikian, ia menyayangkan hingga saat ini belum banyak perajin batik yang mendaftar labelisasi batik atau “batik mark”.
“Batik mark digunakan untuk menandai keaslian batik, di tengah maraknya penjualan batik palsu atau produk tekstil bermotif batik,” kata dia.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) DIY Kadarmanta Baskara Aji berharap agar masyarakat ikut menjaga kelestarian batik, di antaranya dengan membeli batik asli.
“Karena batik asli baik tulis maupun cap masing- masing memiliki filosofi, sejarah tersendiri,” kata dia.
Kepala Seksi Sandang dan Kulit Disperindagkop DIY, Ani Srimulyani mengatakan industri batik di DIY terus mengalami pertumbuhan dengan jumlah IKM mencapai 8.000 IKM. Jumlah itu meningkat dari 2013 yang masih berjumlah 3.000 IKM yang tersebar di lima kabupaten/kota. (Jn16/ant)
