JAKARTA, Jowonews.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau masyarakat di 101 daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017, segera merekam data kependudukan elektronik atau e-KTP, guna melancarkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Soal e-ktp, masyarakat itu harus proaktif juga. Kita hanya minta merekam datanya saja, ini saat Pilkada nanti untuk membuktikan anda memang berdomisili di daerah tersebut,” kata Tjahjo di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (6/2).
Mendagri juga menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP menjadi dasar acuan penetapan DPT pada pilkada mendatang, sehingga perekaman data diperlukan untuk meminimalisir kecurangan. Data rekaman tersebut juga dinilai lebih aman bagi pemilih, jika dibandingkan hanya menggunakan surat keterangan dari KPU.
“Sampai saat ini saja yang belum rekam di DKI ada 53.000 orang. Kalau nanti ada data warga dimainkan saat pilkada ya jangan salahkan kelurahan atau KPU, masyarakatnya juga tidak mau proaktif, kami sudah ajak terus kok,” ujarnya pula.
Mendagri, dalam Rapat Koordinasi Pilkada Serentak di Hotel Bidakara, sempat mengungkapkan bahwa banyaknya masyarakat di 101 daerah yang belum merekam data kependudukan secara elektronik, menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Pilkada 2017.
Selain persoalan e-KTP, kasus Samsu Umar Abdul Samiun, calon tunggal kepala daerah Buton, yang ditangkap oleh KPK karena terlibat kasus suap pilkada Buton pada 2012, juga menjadi masalah yang menghambat kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak, kata Tjahjo.
Pilkada 2017 akan diselenggarakan pada 15 Februari dan diikuti 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, serta kota. Daerah yang bakal menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.(jn22/ant)
