BOYOLALI, Jowonews.com – Tunggakan klaim Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tahun 2013 dan 2014, mendapat sorotan dari DPRD. Komisi IV DPRD Boyolali akan segera mengklarifikasi Dinas Kesehatan (Dinkes), berkait persoalan tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Boyolali, Dwi Adi Agung Nugroho, mengatakan seingatnya DPRD sudah mengalokasikan anggaran di tahun 2014 untuk membayar tunggakan Jamkesda tahun 2013. Dibenarkan dia, tahun 2013 memang terjadi pembengkakan klaim Jamkesda yang cukup besar. Salah satu penyebabnya yakni digratiskannya fasilitas rumah sakit kelas III.
Namun dia mempertanyakan, mengapa saat ini masih muncul permasalahan tunggakan Jamkesda itu. “Tunggakan Jamkesda tahun 2013 itu sudah kami anggarkan di tahun 2014, agar segera bisa dibayarkan. Mestinya sudah beres. Nanti kami konfirmasi lagi ke Dinkes,” kata Dwi Adi kepada wartawan Rabu (11/2).
Dwi menduga ada permasalahan dalam mekanisme pencairan. Sehingga tunggakan klaim Jamkesda di tahun 2013 itu belum bisa dibayarkan. Sedangkan untuk tahun 2014, diakui memang ada Silpa dari anggaran Jamkesda. “Tapi kok Puskesmas bilang belum dibayar juga?” katanya.
Terpisah Bupati Boyolali, Seno Samodro, mengaku sudah melakukan klarifikasi masalah tunggakan Jamkesda tersebut ke Dinkes. Menurut dia, tunggakan Jamkesda yang dituntut Puskesmas itu sebenarnya sudah dikover Jamkesmas. Pencairan Jamkesda memang sempat ditunda karena perlu verifikasi data penerima.
“Memang oleh kepala dinas yang lama (Yulianto Prabowo), pencairan dana Jamkesda ditunda karena perlu verifikasi data penerima. Setelah diverifikasi sisa tunggakannya sangat kecil dan duitnya juga ada,” ujar Seno Samodro.
Dikemukakan, masalah tunggakan klaim Jamkesda itu akan beres dalam sepekan mendatang. Asalkan, Puskesmas bisa melengkapati persyaratan dalam pencairannya. “Syaratnya antara lain, pasien harus by name by address. Masing-masing juga harus ada SKTM (surat keterangan tidak mampu),” tandasnya.
Seperti diberitakan, tunggakan klaim Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Boyolali dipertanyakan sejumlah dokter di Puskesmas. Tunggakan terjadi tahun 2013 dan 2014. Akibat belum cairnya Jamkesda itu, para dokter dan petugas kesehatan di Puskesmas tidak mendapatkan honor tambahan. Klaim dana Jamkesda yang belum cair yakni bulan September-Desember 2013, Januari-Agustus 2014, serta September-Desember 2014. Klaim Jamkesda tahun 2013 yang saat ini belum dibayarkan Dinkes mencapai Rp 7,3 miliar. (JN01)
