TERNATE, Jowonews.com—Dunia Pendidikan di Indonesia ternyata masih banyak menemui masalah di lapangan. Salah satunya adalah masalah kesejahteraan guru. Di Provinsi Maluku Utara misalnya, puluhan guru Agama Katholik mengalami permasalahan kesejahteraan. Pasalnya, tunjangan profesi yang dijanjikan bagi mereka selama bertahun-tahun tidak cair.
Menindaklanjuti aduan tersebut, 12 anggota Komisi VIII DPR-RI melakukan kunjungan kerja (kunker) dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) di Sofifi dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan terkait di Gedung Haji Ternate, Maluku Utara awal pekan ini.
Salah seorang anggota DPR RI Komisi VIII, A Fikri Faqih menyampaikan fakta memprihatinkan dialami puluhan guru Agama Katholik tersebut. “Miris sekali ya melihat kondisi ini. Sangat menyedihkan apabila tunjangan tersebut tak segera cair, karena berdasarkan informasi, sejak tahun 2008 hingga kini, tunjangan tersebut belum dicairkan,” tandas politisi asal fraksi PKS tersebut dalam keterangan persnya, Rabu (10/12/2014).
Hal ini tidak boleh terus terjadi,lanjut Fikri. “Guru adalah pembentuk karakter bangsa. Kesejahteraan para guru harus diperhatikan betul oleh pemerintah kalau bangsa ini ingin maju,” tegas Fikri.
Sebelum permasalahan ini muncul hingga ke tingkat pusat, para guru agama Katholik menyampaikan aspirasi ke DPRD Provinsi sebelum pada akhirnya diteruskan ke DPR-RI. Macetnya tunjangan profesi ini ternyata juga dialami oleh guru agama Kristen, Hindu dan Budha di Maluku Utara
Fikri berjanji, dia bersama anggota Komisi VIII lainnya akan terus memperjuangkan kesejahteraan para guru agama Maluku Utara tersebut. Komitmen serupa juga telah disampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) pekan lalu. Mereka mengeluhkan banyaknya kasus tunjangan guru agama yang tidak cair di berbagai wilayah Indonesia.
“Memang, problem kita di data. Maka yang harus dilihat adalah sinkronisasi antara fakta di lapangan antara data Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan BPKP. Jangan sampai terjadi seperti sekarang, data satu dan lainnya berbeda sehingga menyebabkan penundaan sebagian penerima tunjangan tersebut,” kata pria yang juga mantan guru SMK di Kota Tegal ini.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, para guru agama di Maluku Utara mengeluhkan tunjangan yang belum cair hingga sekarang. Untuk menindaklanjuti ini, para guru tersebut sebenarnya sudah bertemu dengan DPRD dan Kemenag setempat. Namun, mereka mendapatkan alasan dari kemenang bahwa dana tidak mencukupi untuk pembayaran sertifikasi guru Agama Katolik.
Para guru tersebut juga menyebut bahwa ada ketidakadilan dalam konteks kesejahteraan guru agama Katholik. Sebagai contoh, di kabupaten Maluku Tenggara Barat para guru mendapatkan hak tersebut.Sedangkan di kota Ambon dan Sofifi belum mendapatkan hal serupa.(JN03)
