Semarang, Jowonews.com—DPRD Jateng akan mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, dewan akan menanyakan proses penentuan sekda Jateng yang sampai saat ini belum jelas. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Jateng Rukma Setya Budi, di Gedung Berlian, Kamis (16/10). Sebelum mengirim surat, pihaknya akan menggelar rapat pimpinan terlebih dahulu. “Kita akan rapim dulu, dan selanjutnya akan mengirim surat ke kemendagri,”ungkapnya.
Surat yang dikirim akan mempertanyakan mengapa Kemendagri begitu lama menentukan siapa sekda Jateng yang akan mengganti Hadi Prabowo, yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon gubernur beberapa waktu lalu.
Langkah itu perlu dilakukan karena pengajuan nama hasil ellang jabatan oleh Ganjar sudah dilakukan sejak dua bulan lalu. “Memang ‘bolanya’ ada di atas. Kalau terlalu lama yang dirugikan masyarakat Jateng,”katanya.
Rukma mengaggap hal tersebut seharusnya menjadi perkara yang gampang dan tak perlu bertele-tele. Menurutnya, jika seleksi lelang jabatan mekanismenya sudah melalui tim panitia independen, maka kemendagri seharusnya bisa lebih cepat menentukan pilihan. “Harusnya seminggu saja sudah selesai,” tambahnya.
Lambatnya penunjukkan sekda definitif, kata Rukma, akan berdampak pada sistim pemerintahan yang kini dijalankan oleh gubernur. Pasalnya, Ganjar hanya memiliki sisa waktu empat tahun bekerja dengan sekda Jateng yang seharusnya mendampingi kinerja gubernur.
Dampak tersebut akan berimbas pada kedinasa di Jateng serta kinerja pemerintah yang terganjal dengan tidak adanya peran Sekda.
“Apa pun, kalau Sekda sudah definitif maka akan lebih baik. Wong ming ngono (Seprti itu saja-red) kok lamanya luar biasa. Ya kita nanti akan surati ke atas (Kemendagri) saja. Kan Gubernur juga pengenya cepet. Kita akan melaksanakan rapim besok pagi (hari ini),” imbuh Rukma.
Masalah diinginkan atau tidaknya calon sekda yang dikirimkan Ganjar pada kemendagri, Rukma mengaku tak berpikir sejauh itu. Hal itu diyakininya tidak akan mungkin terjadi dan tidak boleh terjadi mengingat keprofesionalitasan dalam kemendagri.
“Kita tidak akan berbicara pada ranah dikehendaki atau tidak. Kita tidak bisa menafikkan kalau tanpa Sekda kinerja Gubernur akan lambat. Itu adalah suatu kerugin bagi Jateng jika terus ditunda,” tutupnya.
Sebelumnya, Ganjar mengau telah melakukan komunikasi dengan Wamendagri Dipo Alam untuk menanyakan kejelasan staus sekda Jateng. Namun, pihaknya belum mendapatkan jawaban yang pasti kapan SK tersebut akan turun. (JN01)
