Semarang, Jowonews.com – Tentang usulan program/ kegiatan dalam APBD Jateng 2016 nanti, Gubernur meminta semua pihak untuk mendukung prioritas yg sudah ditetapkan pemerintah provinsi. Hal itu termasuk untuk usulan yang berasal dari reses DPRD, gubernur berharap pembahasan didalam musrenbang tingkat provinsi pada akhir April ini dapat berjalan halus. Selain itu anggota DPRD diminta legawa jika usulannya ada yang tidak masuk prioritas.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso meminta gubernur memberikan garis-garis prioritas pembangunan ke masyarakat, sehingga bisa diprediksi kemana arah pembangunan provinsi ini. Jangan sampai ada tumpang tindih program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. “Sebab, banyak program yang diusulkan masyarakat bukanlah wewenang provinsi,” tuturnya
Sebanyak 4.433 usulan masyarakat untuk pembangunan Jateng telah diterima Gubernur Ganjar Pranowo melaluirembuganjateng.info. Usulan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dengan sistem e-budgeting tersebut dianggap lebih demokratis.
“Partisipasi jalan, meski ada usulan yang salah alamat dan tidak jelas. Tapi yang kebutuhan dan jumlahnya jelas, kami prioritaskan,” kata Ganjar.
Daftar usulan yang panjang tersebut, pemprov akan memilih mana yang paling diprioritaskan. Dari 4.433 masukan yang masuk sampai 1 April, sebanyak 3.018 masuk dalam kategori lengkap dan sejalan dengan prirotas Pemprov Jateng.
Dari kategori lengkap dan sejalan itu, sebanyak 2.714 usulan telah diajukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan kabupaten/kota. Selebihnya, sebanyak 304 usulan masih dalam status diverifikasi.
“Sebanyak 243 usulan terpaksa tak diterima karena tidak lengkap dan tidak sesuai prioritas pembangunan Jateng.
Sedang 1.141 masukan hanya berupa saran dan aduan layanan, serta 31 sisanya dikategorikan tak jelas atau tidak memajukan untuk Jateng,” tuturnya.
Gubernur belum bisa memastikan berapa anggaran yang akan dialokasikan untuk mengakomodir usulan tersebut. Diperkirakan, APBD Jateng 2016 berada pada kisaran Rp 19 triliun.
“Kalau dari sisi bantuan keuangan, paling banyak hanya tersedia anggaran Rp 2 triliun. Ditambah sektornya sekitar Rp 3 triliun. Jadi masyarakat biar tahu, bahwa semua yang diusulkan tidak mungkin diakomodir dalam satu tahun,” urainya.
.(JN01)
