SEMARANG, Jowonews.com – Rasio elektrifikasi (RE) di Jawa Tengah 2016 terealisasi sebesar 91,36 persen atau meningkat 0,26 persen dibanding tahun 2015 sebesar 91,1 persen. Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng menyebutkan 8.269.789 kepala keluarga sudah menikmati listrik dari jumlah total sebesar 9.066.992 KK. Atas kondisi ini, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng mengapresiasi kinerja Pemprov Jateng saat momentum hari listrik nasional.
Anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Rodhi menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi Jateng tahun 2016 tersebt berada diatas angka rasio elektrifikasi nasional yakni sebesar 88,30 persen dengan konsumsi listrik nasional perkapita adalah 910 kWh/kapita.
“Kami mengapresiasi ini, namun yang menjadi penting, tentunya Jateng harus turut serta menggenjot kelistrikan masyarakat agar dapat membantu mewujudkan target rasio elektrifikasi nasional tahun 2016 yakni sebesar 90,15 persen berdasarkan data dari kementrian ESDM,”jelasnya di Semarang, Kamis, (27/10/2016).
Menurut Rodhi, semakin bertambahnya jumlah penduduk tentu memerlukan pemenuhan listrik yang semakin bertambah pula. Jumlah penduduk Jateng tahun 2015 yang mencapai 33 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,81 persen selama 5 tahun tentu akan memerlukan perhatian dari instansi pengelola listrik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah.
“Selain itu perlu diperhatikan pula mengenai kesejahteraan perekonomian masyarakat karena hal ini berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antara pedesaan dengan perkotaan yang berdampak pada pemerataan akses listrik,”tandasnya.
Lebih lanjut, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan bahwa pemenuhan akses terhadap listrik di pedesaan akan mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan sehingga penduduk pedesaan akan memiliki banyak pilihan pekerjaan di pedesaan dan tidak lagi memiliki alasan untuk tinggal di perkotaan.
“Hal itu bisa memperkecil ketimpangan pendapatan perkotaan dengan pedesaan, karena sesuai data Dinas ESDM Jateng, ada sekitar 2 ribu dusun di Jateng yang sampai saat ini belum teraliri listrik,”katanya.
Padahal, kata Rodhi, Pemprov melalui Dinas ESDM Jateng sudah mengalokasikan Rp 4,7 miliar untuk pembangunan jaringan listrik sebanyak 21.364 jaringan, di 8 daerah, yakni di Boyolali, Grobogan, Blora, Kebumen, Pati, Purbalingga, Semarang, dan Kabupaten Brebes yang ribuan dusunnya belum teraliri listrik tersebut. “hal ini tentu saja harus terus diupayakan realisasinya,”tandas Rodhi.
Cara lain untuk menyukseskan pembangunan listrik pedesaan, kata Rodhi, adalah dengan desa mandiri energi, dimana desa tersebut masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60 persen kebutuhan energi dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumber daya setempat.
“Jateng memiliki potensi energi air yang cukup besar. Potensi energi air tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) sebesar 28,9 Mega Watt (MW) yang tersebar di daerah seperti Banjarnegara, Banyumas, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Kebumen, Wonosobo dan Temanggung,”katanya lagi.
Menurut Rodhi, fungsi penerapan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di jaringan irigasi adalah untuk mengembangkan potensi tenaga air yang terdapat pada jaringan irigasi menjadi potensi tenaga listrik.
“Penempatan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan di Jateng perlu diprioritaskan mengingat bahwa efisiensi energi seharusnya menjadi elemen inti dari program reformasi ekonomi yang dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi daerah,”pungkasnya. (jn03)
