SEMARANG, Jowonews.com – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah akan melayangkan surat keberatan kepada pemerintah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kenaikan tarif Daftar Listrik (TDL) yang dinilai semakin membebani masyarakat kecil.
“Terakhir kami menerima keluhan dari teman-teman Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Tengah (KSPI) yang mengeluhkan kenaikan TDL ini pada Rabu (10/5/2017) lalu, kami akan melayangkan surat kepada Presiden dan Menteri ESDM,” katanya dalam keterangannya pada Jumat (12/5/2017) di Kota Semarang.
Menurut Hadi, pihaknya di internal Komisi D DPRD Jateng sudah membahas perihal kenaikan TDL yang dinilai memberatkan tersebut.
“Kami berkesimpulan pemerintah belum layak menaikkan tarif dasar listrik. Apa yg menjadi masukan serikat pekerja hari ini akan kami bawa dalam rapat pimpinan Ketua DPRD. Secara subtansi kami bertiga Hadi Santoso, Ambar Fatonah, Wasiman secara tegas meminta pemerintah untuk menunda kenaikan tarif dasar listrik utk 900 VA,”jelasnya.
Dikatakan Hadi, dari konteks dampah terhadap perburuhan, dia menyebut tarif listrik terbaru tidak masuk akal dan cenderung hanya untuk menutupi defisit yang dialami Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Mas Aulia Hakim dan teman-teman KSPI yang menyalurkan aspirasi ke kami menyebut bahwa pemerintah tidak kreatif dalam menyiasati kerugian PLN, kenaikan TDL sangat merugikan buruh. Terlebih lagi upah minimum regional (UMR) di kabupaten tidak sama rata-rata Rp 1, 745 juta dengan UMR buruh Kota Semarang Rp 2, 125 juta. Dengan perbandingan UMK yang sangat berbeda jauh dan tidak disamaratakan,”jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Apalagi, kata Hadi, momen menjelang Ramadhan dan Lebaran menjadi sangat sensitif soal kebutuhan pokok, sehingga dengan adanya kenaikan TDL dipastikan sangat membebani masyarakat.
“Kami kira kenaikan tarif dasar listrik akan berdampak dengan menambah beban hidup masyarakat dengan menurunkan daya beli konsumtif masyarakat terutama buruh pekerja sebanyak 20 – 30 persen,”jelasnya lagi.
Hadi menyebut pemerintah sebaiknya peka terhadap persoalan ini, karena listrik adalah kebutuhan pokok yang menjadi prioritas. Bahkan, menurut Hadi, di Jawa Tengah sampai ada masyarakat yang melakukan aksi bunuh diri dikarenakan tak kuat membayar TDL yang terus naik.
“Kami dengar beberapa waktu lalu ada warga di Dusun Plosonambangan RT 1 RW 3, Desa Rejosari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan gantung diri karena tidakkuat bayar listrik, ini kan miris namanya, sehingga kami berharap pemerintah lebih peka terhadap kondisi dan dampaksosial akibat kenaikan TDL,”pungkasnya.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM No 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN, pemerintah mencabut subsidi TDL untuk pelanggan 900 VA.
Kenaikan yang terjadi per 1 Mei 2017 menyebut bawah kenaikan TDL 900 VA naik hampir 150% dari tarif TDL lama sebelum Januari sebesar 585 Rupiah/KWH menjadi 774 Rupiah/KWH. Kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar 1.023 Rupiah/KWH.
Sebagai informasi, sekitar 150 pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng mendatangi Gedung DPRD Jateng, untuk menyuarakan aspirasinya menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Rabu (10/5/2017) lalu. (JWN3)
