SURABAYA, Jowonews.com — Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menyoroti aktivitas Wali Kota Tri Rismaharini yang kerapkali mendampingi bakal Cawagub Jatim Puti Guntur saat melakukan safari politik di wilayahnya.
“Idealnya kepala daerah berkonsultasi dengan gubernur karena ketika masa kampanye izin itu turunnya melalui gubernur,” kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto kepada wartawan di Surabaya, Selasa (23/1).
Menurut dia, kepala daerah dan wakilnya seyogyanya meminta persetujuan Kementerian Dalam Negeri melalui gubernur jika menjadi juru kampanye.
Namun, lanjut dia, karena saat ini belum memasuki masa kampanye, ia mengharapkan wali kota mengonsultasikan kegiatannya itu ke kemendagri melalui gubernur.
Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, apabila memasuki masa kampanye, tugas KPU dan panwas yang harus lebih jeli mencermati siapa saja yang menjadi juru kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim apakah mereka mengantongi izin cuti atau tidak.
“Izin cuti dari jabatannya atau izin dari instansi yang ada di atasnya,” katanya.
Namun demikian, Herlina mengaku sejauh ini dirinya belum melihat keluhan masyarakat terkait kegiatan wali kota mengikuti Cawagub Puti Guntur, apakah mengganggu tugasnya selaku kepala daerah atau tidak.
“Tapi untuk pastinya apa yang dilakukan wali kota masuk kategori kampanye atau tidak bisa konsultasi ke gubernur,” kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Surabaya ini. (jwn5/ant)
