UNGARAN,Jowonews.com –Pembangunan fisik di Kabupaten Semarang tahun ini tidak akan bisa maksimal. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengalami kelebihan pekerjaan fisik, sehingga kewalahan melaksanakannya. Selain melaksanakan pembangunan fisik yang menjadi programnya, ada 7 pekerjaan fisik senilai Rp 16 M dari dinas lain yang pengerjaannya juga dibebankan ke DPU.
Hal itu diungkapkan Kepala DPU Kabupaten Semarang, Totit Oktoriyanto, Senin (11/4). Bahkan overload pekerjaan itu sudah dialami DPU sejak dua tahun lalu. “Dua tahun terakhir ini kami sudah kuwalahan, karena banyaknya kegiatan,” ungkapnya.
Berdasarkan informasi, tahun 2016 ini DPU memang mendpatkan orderan proyek fisik dari SKPD lain. Baik untuk pembangunan maupun berbaikan. Seperti pembangunan gedung baru untuk kantor pariwisata milik Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dinsospora) senilai Rp3 M, kantor Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp1,6 M, pembangunan gedung Puskesmas Tengaran Rp4 M, serta rehab gedung Dinas Peternakan dan Perikanan Rp1,5 M.
Pembangunan gedung kantor kelurahan dan kecamatan juga ditangani DPU. Diantaranya gedung Kelurahan Pojoksari Rp1,2 M, gedung Kelurahan Gedanganak Rp2 M, rehab kantor Kecamatan Bancak Rp 2 M dan Kecamatan Tengaran Rp1 M.
“Saat pembahasan di badan anggaran, mereka (SKPD lain) menyatakan tidak mampu karena tidka memiliki tenaga teknis. Sehingga saya ketiban sampur. Masak tidak saya bangun padahal dibutuhkan,” ujarnya.
Totit mengakui saat ini jajarannya tengah melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Terlebih tenaga teknis ahli bangunan gedung juga terbatas. Sekarang hanya ada empat ahli sipil bangunan gedung dan dua lulusan SMK. Akibatnya, DPU harus kerja ekstra menjalankan pembangunan fisik.
“Tenaga kita memang terbatas, pembangunan gedung tidak seperti infrastruktur biasanya. Setiap hari harus lakukan pengawasan secara bergilir agar hasilnya maksimal,” katanya.
Secara terpisah Kepala Dinsospora Kabupaten Semarang, Partono menyatakan penyerahan pembangunan gedung pariwisata ke DPU lebih karena masalah teknis. “Di jajaran kami tidak memiliki personel yang ahli di bidang itu. Sehingga wajar jika dilaksanakan di DPU,” ujarnya.(jn01-jn16)
