SEMARANG, Jowonews.com – Ratusan eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Jawa Tengah (Jateng) yang tergabung dalam Kumpulan Pemerhati Perempuan dan Anak Untuk Rakyat (KUPPAR) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jateng pada Rabu (1/05/2016).
Aksi ini merupakan wujud protes dari keinginan Presiden Jokowi yang melarang warga untuk bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di tahun 2017.
Keinginan Jokowi tersebut dianggap bertentangan dengan hak azasi manusia, yaitu hak untuk bekerja dan mendapat penghidupan yang layak dan halal sesuai kemampuan dan pendidikan mereka yang rata-rata adalah lulusan SD dan SMP.“Seharusnya pemerintah berpikir ulang sebelum melarang kami bekerja di luar negeri,” kata Kusdiono, Koordinator Lapangan Aksi.
Menurutnya sekarang lulusan SMA dan Sarjana sangat sulit mencari pekerjaaan di dalam negeri, apalagi lulusan SD atau SMP, salah satu jalan untuk bekerja adalah menjadi PRT di luar negeri.
Pemerintah boleh saja melarang para warga agar tidak jadi PRT di luar negeri tetapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, pemerintah harus menyediakan pekerjaaan di dalam negeri dengan gaji 7 – 9 juta perbulan. “Ini seimbang dengan gaji PRT di luar negeri,” tandasnya.
Kasilah, salah satu eks TKI mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi PRT di singapura, Hongkong, dan Taiwan. “Dari hasil jadi PRT di luar negeri saya bisa ngasih makan dan biaya hidup keluarga dan anak-anak saya,” ujarnya.
Saat ini kenyataanya jumlah pengangguran lulusan SMP ke bawah di daerah masih sangat banyak. Jutaan wanita di antaranya memilih untuk bekerja sebagi Pekerja Rumah Tangga di dalam negeri dengan gaji jauh di bawah upah minimum regional (UMR).
Untuk itu, massa aksi menuntut agar Jokowi mengurungkan niat untuk melarang merka bekerja Tki yang bekerja sebagai PRT di luar negeri. Selain itu mereka juga meminta pihak DPRD Jateng bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat terkait hal ini. (jn21/jn03)
