SEMARANG, Jowonews.com – Akhir Tahun 2016 ditandai dengan naiknya pengguna internet Indonesia dengan signifikan. APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) mencatat ada lebih dari 132 juta pengguna internet di tanah air. Ini naik lebih dari 50% sejak tahun 2015.
Naiknya pengguna internet disebabkan oleh semakin luasnya cakupan internet yang diikuti oleh semakin terjangkaunya harga smartphone. Gawai satu ini memang menjadi alat utama dari interaksi dan komunikasi netizen tanah air, khususnya lewat media sosial dan aplikasi pesan singkat.
Naiknya pemakai internet dengan drastis ini ternyata juga diikuti dengan beberapa peristiwa yang berkait langsung dengan keamanan di dunia maya. Selama 2016 misalnya, ada masalah pada aplikasi GoJek, sehinga beberapa kali ada peristiwa hilangnya saldo GoPay pengguna. Belum lagi Yahoo yang diretas dan 1 milyar akun penggunanya terekspos oleh pihak ketiga.
Pakar keamanan cyber Pratama Persadha melihat semangat SDM lokal dalam menghasilkan aplikasi dan layanan internet memang cukup besar. Namun perlu diperkuat dengan kesadaran untuk membangun sistem yang aman pula.
“Tentu tahun 2016 adalah tahun pembelajaran. Aplikasi dan layanan internet lokal harus membuktikan bahwa keamanan juga menjadi perhatian serius. Karena itu tahun 2017 fokus pada keamanan cyber akan meningkat tajam di semua sektor, terutama perbankan yang mulai mengakrabi fintech,” jelasnya.
Masalah keamanan perbankan memang ramai sepanjang 2016. Setidaknya beberapa peristiwa hilangnya uang nasabah menghiasi media-media nasional. Pencurian dana nasabah di Batam dan Mataram setidaknya kembali mengungkit betapa lemahnya keamanan sistem ATM perbankan nasional hari ini.
“Setidaknya kartu yang masih menggunakan pita magnetik dan mesin ATM yang masih memakai Windows XP adalah dua hal yang paling mudah dimanfaatkan pihak ketiga untuk mencuri dana nasbah,” jelas Pratama.
Ditambahkan olehnya, tahun 2017 pemerintah nasional harus memperkuat regulasi untuk memaksa perbankan melakukan updgrade sistem ATM demi keamanan nasabah. Kartu ATM dengan pita magnetic rawa pencurian datanya, belum lagi mesin ATM berbasis Wnidows XP yang sangat rawan karena tidak mendapat dukungan keamanan lagi dari Microsoft.
“Migrasi ke kartu ATM berbasis chip harus dipercepat, begitu juga dengan pembaharuan pada mesin ATM. Karena mesin ATM ini menjadi pintu masuk para pencuri ini mengambil data nasabah,” terangnya.
Pratama menambahkan bahwa di tahun 2017 isu keamanan cyber akan semakin mendapat tempat. Oleh karena itu semua pihak sebaiknya belajar dari pengalaman sepanjang tahun 2016.
“Serangan DdoS, Ransomware, email phising masih akan menjadi masalah terbesar masyarakat dunia di wilayah cyber. Ditambah dengan poor patch management yang memungkinkan lubang keamanan terbuka karena kelalaian manajerial. Ini semua bisa dikurangi dengan peningkatan keamanan cyber secara kultural sekaligus didorong oleh pemerintah,” jelas mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini.
Selain isu keamanan, di pertengahan sampai pada akhir 2016 isu tentang aplikasi dan layanan internet asing di tanah air juga jadi sorotan. Ini terkait keberadaan raksasa teknologi seperti Google dan Facebook yang belum jelas bentuk dan pembayaran pajaknya di Indonesia.
“Sebaiknya pemerintah mendorong betul berkembangnya industri aplikasi dan layanan internet buatan dalam negeri. Ini untuk mendorong masyarakat sedikit demi sedikit terlepas dari ketergantungan pada raksasa teknologi asing seperti Google dan Facebook,” terang Chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.
Fintech Akan Semakin Berkibar di Tahun 2017
Fintech (Financial Technology) diprediksi akan semakin berkembang seiring dengan keputusan OJK untuk mengeluarkan regulasi tentang Fintech di akhir tahun 2016 ini. Fintech merupakan platform digital yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi. Ada banyak hal yang bisa dikategorikan ke dalam Fintech, antara lain proses pembayaran, transfer, jual beli saham, investasi online, peminjaman uang secara online, dan sebagainya.
Fintech memberi berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja. Berbagai macam platform Fintech sudah bermunculan di Indonesia. Mobile banking, e-banking, rekening ponsel, online payment, adalah beberapa contoh dari Fintech yang sudah sering digunakan saat ini. Ditambah lagi denga maraknya pembayaran aplikasi transportasi online yang menggunakan kartu kredit dan dompet digital.
Pakar keamanan cyber Pratama Persadha menjelaskan bahwa fintech ini adalah keniscayaan, tidak bisa dihindari dan akan menjadi primadona di tahun 2017. Menurutnya fintech akan berkembang sangat pesat seiring semakin luasnya penggunaan internet dan layanan komunikasi lainnya,
“Perkembangan pemakaian fintech di Indonesia cukup bagus. Menurut Survey Fintech Indonesia, perkembangan fintech tanah air sudah mencapai 78% di tahun 2016 ini. Dan sebagian adalah layanan payment, sebesar 43%. Layanan ini akan semakin banyak dan digemari, apalagi anak muda sekarang sudah menjadikan smartphone dan internet sebagai kebutuhan primer,” terangnya.
Namun ditambahkan Pratama, regulasi fintech di tanah air ini masih belum jelas bila dibandingkan dengan negara tetangga, terutama terkait soal keamanan. Karena ini menjadi salah satu hal yag sangat dipertimbangkan oleh nasabah maupun investor.
“Penyedia layanan Fintech harus memberi jaminan keamanan lebih bagi para penggunanya. Karena ini tidak berbeda dengan perbankan yang masih menjadi sasaran para peretas. Salah satu solusinya adalah penggunaan teknologi enkripsi,” jelasnya.
Pemerintah pun perlu mendukung dengan membuat regulasi yang melindungi konsumen jika sewaktu-waktu terjadi hal yang merugikan. Selain itu perlu juga dilakukan pengawasan dan pengaturan terhadap semua layanan Fintech yang ada, agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dan menimbulkan masalah.
“Jangan sampai terjadi kejadian peretasan, namun malah pihak nasabah yang disalahkan,” tegas pria asal Cepu Jawa Tengah ini.
Ditambahkan oleh Pratama, teknologi yang akan mulai banyak digunakan pada 2017 adalah digital signature. Teknologi ini sebenarnya sudah banyak di pakai di luar negeri, utamanya untuk mempermudah melakukan agreement, baik antar swasta, maupun antar pemerintah. Dirinya berharap pemerintah bisa mengadopsi regulasi untuk mendukung Digital Signature dengan segera.
“Digital Signature ini secara langsung bisa mempercepat laju investasi di tanah air karena memotong banyak waktu dan anggaran. Perjanjian tidak lagi harus datang dan ditandatangani kedua pihak. Namun dengan teknologi ini masing-masing pihak bisa memastikan bahwa dokumen otentik dan bisa segera melakukan persetujuan,” jelasnya. (jn03)
