SALATIGA, Jowonews.com– Puluhan aktifis mahasiswa Salatiga yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia ( FPPI), Kamis (10/12) berunjukrasa di depan Mapolres dan gedung DPRD setempat. Pasalnya, mereka menentang campurtangan asing dalam pengelolaan sumber daya alam.
Bahkan FPPI juga menuding, polemik seputar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), hanya mengalihkan perhatian masyarakat terhadap kasus utama, yaitu Freeport. Mereka menilai perusahaan asing itu telah merampok Indonesia selama 48 tahun.Karena hanya mendapatkan keuntungan dari kepemilikan saham sebesar 9 % dan rolayty 1 %.
“Kekayaan alam di Indonesua justru menyebabkan rakyat di negri ini menjadi korban atas keserakahan yang dilakukan elit politik dan korpoerasi asing,” kata M. Navik koordinator aksi dalam orasinya.
Sementara para pemimpin di negeri mengkhianati UUD 45 dan dasar negara tersebut hanya dijadikan jargon semata. Karena menurut FPPI, sudah jelas diatur dalam UUD 45 pasal 33 yang mengatur tentang kekayaan alam Indoensia.
FPPI juga sangat menyayangkan pemerintahan Jokowi yang menganut ekonomi liberal yang tidak sesuai dengan amanat UUD 45. Kebijakannya dengan membuka dan mengundang investor asing sebanyak-sebanyak ke dalam negeri, membuktikan bahwa pemerintahaan saat ini neo liberal.
“Sudah terbukti dalam lawatan ke luar negeri, Jokowi selali menawarkan investasi proyek-proyek infrastruktur ke pihak asing,” katanya.
FPPI menyatakan, keterpurukan ekonomi Indonesia saat ini tak lepas dari sistim ekonomi yang diterapkan, yaitu sistim ekonomi yang tida pro rakyat.
Dalam pernyataan sikapnya, FPPI mendesak agar pemerintah segera manasionalisasi perushaaan asing yang mengolah sumber daya alam, melakukan reforma agrarian, menarik semua regulasi yang melanggar undang-undang, menyediakan lapangan pekerjaan serta mengusut tuntas segala bentuk sikap represiaf aparat keamana terhadap mahasiswa Cirebon. (JN01/JN03)
