SEMARANG, Jowonews.com – Pemberitaan kartu tani (KT) yang menjadi program Gubernur Ganjar Pranowo tidak geratis, karena ada biaya administrasi dan saldo mengendap membuat Gubernur gerah. Sehingga ia pun meminta biaya administrasi dan saldo minimun dalam kartu tani yang digagasnya dihapus. Kartu tersebut harus benar-benar gratis untuk petani.
“Saya kalau tidak gratis lebih baik putus kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tidak apa-apa,” katanya, kemarin.
Ganjar menuturkan, dirinya sudah di SMS oleh Direktur Bisnis UMKM BRI, Djarot Kusumayakti, yang menyatakan adanya biaya administrasi Rp 5.500/bulan dan saldo minimal Rp 50.000. terjadi karena pihaknya alpa dalam merubah parameter tabungan standar melalui sistem. Karena itu BRI akan mengoreksi.
“Biaya administrasi dan saldo minimal akan dikoreksi,” ujarnya.
Dijelaskan, konsep kartu untuk kelompok tani ini semua petani bisa mendapat pupuk bersubsidi. Sebab pembelian pupuk dilakukan secara perorangan.
“Saya tidak bisa menyuruh petani membeli lewat kelompok. Mereka pasti beli sendiri-sendiri,” paparnya.
Melalui kartu kelompok tani, diharapkan Dinas Pertanian bisa mengontrol berapa pemakaian pupuk bersubsidi. Dinas dapat membaca pembeli berasal dari kelompok tani apa, dan berapa jumlah pupuk bersubsidi yang sudah dibeli.
“Dengan kartu ini akan ada kontrol, ada saldo atau tidak, kelompok apa, dan berapa jumlah pembelian. Nanti kalau berlebihan maka penyuluh pertanian akan masuk,” tuturnya.
Selama ini, petani membeli sendiri, namun masuk dalam kelompok tani atau bukan tidak ada yang tahu dan mencatat. Sangat tidak masuk akal distribusi pupuk bersubsidi yang tertutup, jumlah terbatas, tapi pembeli bebas.
“Pelaksaan teknisnya tidak semudah yang dibayangkan, dan akan dimulai dari sistem ini,” terangnya. (JN01)
