CILACAP, Jowonews.com – Pedagang Pasar Kawunganten mengeluhkan pungutan yang ditarik orang yang mengaku dari paguyuban pedagang pasar setempat. Pungutan yang dilakukan pascarevitalisasi pasar tersebut dirasa memberatkan.
Salah satu pedagang, Sri Mulyani mengungkapkan untuk menempati kiosnya yang baru dia harus membayar Rp 4,5 juta. Padahal, sebelum pasar dibangun, dia sudah memiliki empat los. Sehingga dengan pembangunan pasar Sri Mulyani yakin akan tetap mendapatkan kios.
“Saya berjualan pakaian, saya sebelumnya mempunyai empat lokal sekarang sudah menjadi kios tetapi harus membayar Rp 4,5 juta,” ungkapnya, saat berdialog bersama Gubernur Ganjar Pranowo di Pasar Kawunganten, Jumat (3/2).
Terkait aduan tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo meminta pedagang, paguyuban pedagang pasar, dan dinas terkait segera berembuk untuk menglarifikasi dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh paguyuban pedagang pasar terhadap para pedagang Pasar Kawunganten, Kabupaten Cilacap.
“Tolong diajak bicara lagi dan dijelaskan. Saya hanya minta kalau ini memang ternyata disepakati silakan dilanjutkan. Tapi kalau tidak disepakati uang pedagang harus dikembalikan. Kalau tidak maka saya turunkan inspektorat dan minta Satgas Saber Pungli turun,” tegas Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat dialog dengan masyarakat dan pedagang di Pasar Kawunganten, Cilacap, Jumat (3/2).
Menurutnya, sebelum aparat hukum turun dan dana yang telah terkumpul disalahgunakan, kepala pasar harus mengundang semua pedagang dan paguyuban pasar pedagang untuk berembuk mencari kesepakatan untuk kepentingan bersama.
“Saya minta semua kumpul lagi dan akan saya pantau langsung. Jika memang akan ada pungutan untuk menampung pedagang yang tidak kebagiaan lapak, maka harus buat RAB. Laporkan yang sudah bayar maupun belum, peruntukannya untuk apa, yang buat kios siapa, dan berapa harga lapak sehingga semua transparan,” beber Ganjar.
Dia tidak melarang adanya partisipasi aktif para pedagang untuk membangun pasar, jika kenyataannya anggaran pemerintah tidak mencukupi untuk pembangunan keseluruhan. Dan kalau tidak diteruskan dengan menggunakan dana dari pedagang, dikhawatirkan pasar menjadi mangkrak. Namun, pada kondisi semacam itu, semua harus jelas dan transparan, terutama menyangkut penarikan dana serta penggunaannya.
“Pihak pasar menginformasikan tidak bayar tapi faktanya bayar itu tidak bisa dibiarkan. Jangan ada pungli dan premanisme di pasar, ini harus segera diklarifikasi. Pak Jokowi itu pernah diminta meresmikan pasar tapi menolak karena janjinya tidak bayar ternyata diminta bayar. Kejadian ini tidak boleh terjadi,” tandasnya.
Sementara itu, pengurus Paguyuban Pedagang Pasar Kawunganten, Marjuki, membantah paguyuban pasar menarik pungutan liar (pungli) kepada para pedagang antara Rp 1 juta – Rp 9 juta per kios. Penggalangan dana tersebut bukan pungli melainkan hasil kesepakatan antara pedagang dan paguyuban untuk membantu para pedagang yang tidak tertampung di bangunan baru tersebut.
“Kami berinisiatif menampung pedagang yang ada di luar. Terkait masalah pungutan itu karena rasa peduli dan mencoba memasukan mereka yang tidak tertampung agar bisa berdagang di sini. Dan ini sudah dirapatkan bersama,” terangnya. (jn03)
