Semarang, Jowonews.com – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menilai data Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri, terkait pembagian alokasi dana bantuan keuangan dari provinsi kepada kabupaten/kota dan desa pada APBD 2015 salah dan perlu diluruskan. Bahkan menurut Gubernur, data Alwin Basri itu terbalik.
“Apa tidak kebalik. Kayaknya Pak Alwin mesti diluruskan datanya,”tegas Gubernur usai peresmian United Tractors Cabang Semarang, di Tugu, Semarang, Selasa (10/2).
Pernyataan itu disampaikan Gubernur menanggapi keluhan dan permintaan Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri. Dimana pada rapat kerja dengan Badan perencanaan pembangunan (Bappeda), Senin (9/2) menyampaikan, prosentase pembagian bankeu 60% ditentukan Musrenbang dan 40% Gubernur dan DPRD dinilai tidak pas.
Besaran 60% ditentukan dari Musrenbang, menurut Alwin tidak jelas alasannya. Apalagi, Gubernur juga menemukan langsung adanya Musrenbang fiktif di Wonosobo. Sehingga harusnya yang untuk dewan ditambah.
Karena selama ini ketika anggota DPRD melakukan reses ke daerah pemilihannya pun, akhirnya kebingungan. “Seperti di daerah pemilihan saya, Kabupaten Blora. 90 persen jalannya masih rusak,”bebernya.
Dengan fakta itu, dalam menentukan alokasi bankeu kepada kabupaten/kota, Bappeda diminta memberi pemasukan yang cermat. Misalnya harus mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan lain sebagainya.
Menurut Gubernur, terkait besaran alokasi bankeu itu, sebaiknya Alwin Basri menghubungi dirinya saja. Sehingga semuanya akan jelas. “Yang pertama, dirinya (Alwin Basri-red) anggota dewan. Kedua dia satu partai dengan saya. Nanti tak jelaskan pakai data,”ketusnya.
Politisi PDIP ini menegaskan kalau yang namanya pembangunan itu harus tetap melalui Musrenbang. Kalau tidak maka akan salah kaprah.
Gubernur mencontohkan alokasi bankeu yang tidak melalui Musrenbang seperti pengalokasian di Kabupaten Demak selama ini. “Demak itu kan selalu dapat banyak. Tapi mana tidak kelihatan (wujudnya-red). Maka tahun ini saya bilang tidak (tidak bisa paling banyak-red),”katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan program Jateng Tanpa Lubang selama bulan Januari menghabiskan anggaran Rp 4,6 miliar. Gubernur mengklaim sudah 90,5 persen lubang jalan tertambal, dari total panjang jalan 2.667,34 kilometer.
Disampaikan pula, kondisi sekarang ini di Jateng masih ada 400 km jalan yang rusak. Kalau kinerja PND di Bina Marga bagus, maka akan digenjot lagi. Hingga tahun 2016, alokasi infrastruktur akan dinaikkan menjadi Rp 3 T.
“Kalau begitu, sisa 400 kilo meter jalan rusak itu bisa dipercepat. Kalau semua jalan sudah baik, perawatannya juga akan lebih cepat,”ujarnya.
Gubernur berharap, selama dirinya memimpin Jateng, semua jalan di Jateng sudah baik semua. “Kalau saya hitung dengan rata-rata Rp 2 triliun setiap tahun, massa jabatan saya selesai, maka persoalan jalan juga selesai,”katanya.(JN01)
