JAKARTA, Jowonews.com — Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi (LPT) meminta agar proyek pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) dievaluasi.
“Jadi hari ini, kami mengundang dan yang menjadi tuan rumah adalah KPK. Kami atas nama Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi dengan anggotanya UI, ITB, UGM, dan lain-lain mengundang pihak Kemenkeu. Kemendagri, KSP, dan Kemenhan untuk membahas tindak lanjut apa setelah pengungkapan kasus mega korupsi e-KTP,” kata Ketua GAK Bidang Hubungan Antarlembaga Suwidi Tono di gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Dia menyatakan GAK menemukan masih banyak kerugian yang berkelanjutan akibat peluncuruan KTP-e tersebut.
“Kami tidak bahas masa lalu tetapi ke depan karena ternyata kami temukan masih banyak kerugian berlanjut akibat peluncuran KTP-e yang bermasalah itu. Jadi, kami tidak ingin nanti terjadi penindakan lagi karena kami mengetahui akan terus terjadi penindakan kalau kita tidak menghentikan kerugian negara yang terus berlanjut,” kata Tono.
Dia, menyoroti dampak dari korupsi KTP-e yang membuat negara tidak mendapat manfaat semestinya dikarenakan fungsi KTP-e sangat rendah, tidak multiguna dan tidak seperti di negara-negara lain yang dapat digunakan untuk pajak, sosial, dan lainnya.
“Kemudian pemborosan KTP-e ini harus dihentikan, jadi jadikan momentum pengusutan KTP-e ini sebagai koreksi mendasar dan menyeluruh untuk membangun sistem kependudukan yang aman dan mempunyai nilai guna tinggi bagi seluruh rakyat dan bagi negara terutama dalam mempertahankan kedaulatan negara,” tuturnya. (jwn5/ant)
