SEMARANG, Jowonews.com – Ribuan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang menuntut kenaikan Sumbangan Penerimaan Institusi (SPI) dihapus hingga siang ini masih bertahan di halaman Rektorat Unnes Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang, Kamis (26/5/2016). Ribuan mahasiswa terus berkumpul sembari meneriakan yel-yel.
Ahmad Fauzi, Presiden Mahasiswa Unnes yang juga koordinator aksi tersebut mengatakan bahwa pihaknya meminta borang pengisian SPI dihapuskan. “Kami menunggu sampai berita soal BPMPK (Biaya Peningkatan Mutu dan Prestasi Kemahasiswaan) di web dan borang pengisian SPI dihapuskan, jika belum juga dihapus kami akan tetap di sini,” jelasnya, Kamis.
Meski Wakil Rektor I Prof Rustono dan Wakil Rektor II Martono sudah datang menampung aspirasi mahasiswa, namun ternyata hal itu tidak membuat mahasiswa terpuaskan.”Kami fasilitasi mereka, untuk menyampaikan aspirasi, tentu jawabannya tidak bisa langsung diputuskan harus ada prosesnya,” kata Martono.
Sebagaimana diketahui, Meski tidak menaikkan uang kuliah tunggal (UKT), namun Unnes menarik SPI dari mahasiswa. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Unnes Dr S Martono Msi menjelaskan UKT di institusinya untuk tahun 2016 tidak naik.
“UKT tahun 2016 tidak naik, namun tahun ini kami juga menarik Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur Ujian Mandiri dan Pasca Sarjana,” terang Martono beberapa waktu lalu.
Menurutnya, ada peraturan dari Kemenristek yang memperbolehkan perguruan tinggi menarik SPI namun dibatasi hanya dari jalur UM, dan Pasca Sarjana saja, bergitu juga dengan besaran minimal SPI.“Besaran minimal kami mulai dari angka lima juta, sepuluh juta, tertinggi yang ingin memberikan 30 juta juga tidak apa-apa namanya juga sumbangan,” beber Martono.
Ia menjelaskan Unnes tahun ini menerima Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar 34 milyar. Dari Pembiayaan UKT ada sekitar 200 M, total pembiayaan itu memang menurutnya masih kurang jauh apalagi jiga dibandingkan standar Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang mencapai 600 Milyar.
“Tapi kita realistis tidak harus sampai standar (BKT), dibawahnya saja masih defisit dan memerlukan biaya tambahan, ini kita carikan melalui pendapatan kerjasama, pemanfaatan aset, seperti rusunawa, atau percetakan, dari situ ada tambahan 10 Milyar,” tutupnya. (jn03)
