JAKARTA, Jowonews.com – Sekjen ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Jafar Hafsah mendesak pemerintah untuk memblokir Google dan Youtube. Menurut Jafar, langkah ini harus diambil karena terkait konten kekerasan dan pornografi yang ada di Google dan Youtube.
Dalam keterangan persnya Rabu (8/06/2016), pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan bahwa hal itu bisa dimulai dari melakukan filtering dan pemblokiran terhadap konten negatif yang bertentangan dengan norma dan budaya di Indonesia, bukan memblokir kedua layanan tersebut.
“Tidak mungkin memblokir layanan Google dan Youtube di Indonesia. Bisa menimbulkan kekacauan karena banyak sekali pengguna kedua layanan itu,” ujar ketua lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Centre) ini.
Menurut Pratama, Google dan Youtube memiliki banyak manfaat positif sebagai media pembelajaran dan pendidikan yang berguna khususnya bagi generasi muda. Selain itu juga digunakan sebagai media jual beli yang meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Memang tidak bisa dipungkiri jika ada konten-konten negatif di sana. Namun hal itu kembali lagi kepada bagaimana kebijakan pengguna itu sendiri ketika mengakses internet. Apakah digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau tidak,” katanya.
“Karena konten-konten negatif di ini tidak hanya kekerasan dan pornografi, tetapi lebih dari itu misalnya seperti hate speech, radikalisme, SARA, dan perjudian. Selain itu, pemerintah perlu mendorong munculnya konten-konten positif di internet. Konten seperti video edukasi dan pembelajaran misalnya, inilah yang perlu ditingkatkan,” ujarnya lagi.
Ditambahkan olehnya bahwa Google dan Youtube bukanlah media penyedia konten, jadi sulit bagi mereka untuk mengawasi satu persatu konten yang ada di dalamnya. Di sinilah peran serta masyarakat untuk ikut membantu pemerintah dengan melaporkan situs-situs yang berisi konten negatif. Dari laporan-laporan yang masuk kemudian akan diproses dan ditindaklanjuti sehingga konten dan situs itu akan terhapus dan terblokir.
Kemkominfo sendiri memiliki program internet trust positif yang melakukan pemblokiran terhadap situs berkonten negatif. Selain itu juga ada program DNS Whitelist Nusantara untuk mendukung internet sehat yang dapat diakses oleh seluruh pelajar di Indonesia.
Terkait penggunaan internet, Pratama mengatakan hal tersebut bisa dimulai dari lingkup keluarga.
“Orangtua bisa memberikan edukasi penggunaan internet yang sehat kepada anak-anaknya dan tentang bahaya mengakses situs-situs yang berisi konten negatif. Penggunaan fitur dan aplikasi parental control bisa menjadi salah satu solusi,” pungkasnya.
Selain itu, Pratama berharap agar pemerintah mulai memperhatikan dan memberi dukungan kepada aplikasi buatan dalam negeri. Seperti yang sudah dilakukan oleh Tiongkok yang membuat Baidu, Weibo, dan QQ. (jn03)
