SEMARANG,Jowonews.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dimintas tegas dalam mentertibkan tempat lokalisasi atau prostiusi di Jawa Tengah. Sebab, keberadaan prostitusi sangat meresahkan masyarakat dan tidak sedikit yang berada di kawasan padat penduduk.
“Kami sering mendapatkan keluhan dari masyarakat ketika sedang kunjungan kerja. Harus ada ketegasan agar bisa diantisipasi dan tidak menjamur,” kata anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Amir Darmanto, Minggu (21/2).
Sejumlah daerah di Jateng memiliki tempat prostitusi yang cukup meresahkan. Di Kota Semarang misalnya ada kawasan Sunan Kuning (SK) yang keberadaanya dikawasan padat penduduk. “Jika tidak ada upaya kongret, takutnya ini akan terus terjadi dan bakal semakin meresahkan,” ujarnya.
Meski begitu, Pemprov harus memiliki kebijakan yang bisa menyelesaikan persolan pelaku prostitusi. Tidak hanya asal menertibkan atau membongkar lokasi, tapi bagaimana agar mereka tidak kembali ke pekerjaan tersebut.
Dan selama ini Pemprov maupun pemerintah daerah terkesan tidak tegas dalam melakukan penindakan. “Di Gunung Kemukus, Pemprov dan daerah sudah menertibkan. Tapi karena tidak ada efek jera, sekarang kambuh lagi,” tambahnya.
Untuk penanganan dunia prostitusi dibutuhkan sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu harus dilakukan secara kontinyu agar pelaku tidak kembali ke usaha tersebut.
“Ya harus ada pelatihan dan pembekalan skill. Jadi mereka tetap bisa mencari nafkah untuk keluarganya,” kata Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Sriyanto Saputro.
Selama ini mereka yang menggeluti dunia prostitusi berdalih karena ekonomi. Suka atau tidak, jadi itu merupakan mata pencaharianya. Pemprov harus belajar dari Jawa Timur, bagaimana Walikota Surabaya bisa menertibkan lokalisasi di Kawasan Doli.
“Perencanaan harus matang. Harus ada solusi setelah penertiban bukan asal menertibkan saja,” tambahnya.
Sementara itu anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zein Adv minta rencana Gubernur Jateng menampung para eks Pekerja Seks Komersial (PSK) Kalijodo, di Jalan Kepanduan II, RW05, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, supaya dikaji ulang.
Pasalnya, dikhawatirkan para PSK itu malah akan “membuka lapak” kembali di daerah yang akan ditempatinya nanti.
“Memang bisa ditampung eks Kalijodo itu. Toh, bisa mengentaskan angka kemiskainan. Tapi perlu diingat mereka (PSK) siap gak kerja disitu (pabrik). Kedua, sesuai gak dengan kemampuannya karena saya khawatir skil dan kemampuannya. Sehingga kesiapan mentalnya itu belum siap untuk bekerja,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng, Moh Zein Adv. Kamis (18/2).
Pihaknya mengaku pernah melakukan kunjungan kerja di beberapa lokalisasi di Jateng untuk menyerap aspirasi. Namun, kebanyakan dari mereka mengaku siap bekerja di pabrik. Akan tetapi, mentalnya belum siap bekerja di bidang formal maupun informal.
Selain itu, pihaknya mengkhawatirkan jika bersedia kerja di pabrik akan membuka bisnis itu secara terselubung. Pasalnya, kerja di pabrik tidak 24 jam sehingga peluang untuk “membuka lapak” sangat tinggi.
“Kami mengkhawatirkan hal itu (buka lapak) karena kerja itu kan tidak 24 jam. Bisa saja itu, terulang kembali, dan dinas terkait harus memperhatikan itu. Permasalahan lainnya, dinas terkait siap gak menampung dan membuat asrama khusus,” jelasnya.
Menurutnya, banyak hal yang harus dipikirkan kembali jika eks PSK Kalijodo jadi bekerja di pabrik. Oleh karena itu, dinas terkait harus memberikan sosialisasi terhadap mereka dan buruh yang sudah bekerja di pabrik. Pihaknya menyadari jika tidak ada sosialisasi dan pendekatan serius. Dapat dipastikan akan ada banyak pekerja yang tidak nyaman.
“Mungkin bisa ditampung, tapi penyakitnya seperti HIV-AIDS bagaimana?. Disisi lain, dinas juga harus memikirkan kehidupan normalnya. Agar mereka para PSK tidak membuka bisnis itu kembali,” ucapnya.(JN01/adv)
